LiputanIslam.com –Sejak naik takhta menjadi presiden AS, Donald Trump menunjukkan berbagai kebijakan konyol. Trump memberlakukan pembatasan untuk imigran Muslim yang hendak masuk ke wilayah Amerika. Kemudian, berturut-turut, Trump juga memerintahkan pembangunan tembok pemisah Amerika-Mexico, keluar dari Perjanjian Paris terkait perubahan iklim dunia, dan juga keluar dari kemitraan Pasifik. Belum lagi reda kontroversi kebijakan tersebut, Trump juga menyatakan diri keluar dari Perjanjian Nuklir Iran, keluar dari Mahkamah Internasional, serta melancarkan perang dagang dengan China, Rusia, Turki, dan banyak negara lainnya.
Dihubungkan dengan Palestina dan Israel, Trump juga mengeluarkan keputusan yang paling menghebohkan, yaitu pemindahan kedutaan besar Amerika di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Lalu, tanpa mempedulikan hukum-hukum internasional, Trump juga menyatakan bahwa Dataran Tinggi Golan adalah milik resmi Israel. Baru-baru ini, Trump menyatakan akan segera mengumumkan sebuah proposal perdamaian yang ia sebut ‘Deal of The Century’ (DoC). Menurut Trump, DoTC adalah sebuah terobosan brilian untuk mengakhiri krisis Palestina.
Sejak digagas pertengahan tahun 2019 lalu, hingga kini, isi dari DoTC sendiri masih belum dirilis secara resmi. Ada banyak versi yang dikatakan sebagai bocoran dari proposal itu. Semuanya hampir mirip. Intinya adalah: pertama, pengesahan sebuah negara bernama Palestina Baru yang mencakup Jalur Gaza dan sebagian dari Tepi Barat. Kedua, legalisasi permukiman Yahudi dan segala macam infrastruktur yang selama ini dibangun secara ilegal oleh Israel di kawassan Tepi Barat, termasuk tembok pemisah yang mengisolasi sebagian besar kawasan Palestina di Tepi Barat itu.
Kemudian, poin penting ketiga adalah demiliterisasi Palestina. Artinya, negara Palestina boleh berdiri tapi tanpa ada tentara. Soal keamanan Palestina diserahkan kepada militer Israel. Lalu, yang keempat, AS, Eropa, dan negara-negara Teluk berkomitmen untuk memberikan bantuan pembangunan infrastruktur untuk Palestina baru ini, termasuk bantuan menggaji para petinggi negara, baik yang berasal dari PLO (Fatah), HAMAS, ataupun Jihad Islam. Tak lupa, di dalam dokumen tersebut disebutkan ancaman kepada HAMAS dan Jihad Islam, bahwa jika menentang perjanjian, mereka akan dihabisi. Ancaman juga dilontarkan kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan kepada perjuangan bersenjata bangsa Palestina itu.
Jika memang benar inilah poin-poin dari DoTC, akan terlihat betapa sangat konyolnya proposal itu. DoTC tak mempedulikan nasib lebih dari lima juta warga Palestina yang terlunta-lunta di negeri orang, karena diusir oleh tentara Zionis. DoTC juga mengesahkan perampasan tanah yang dilakukan Israel atas sekitar 60% kawasan Tepi Barat untuk permukiman Yahudi dan pembangunan tembok pemisah. DoTC juga betul-betul mengabaikan kejahatan yang dilakukan Zionis Israel atas bangsa Palestina. Berbagai resolusi kecaman atas pembunuhan, penganiayaan, dan pengusiran yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina seakan-akan hanyalah angin lalu yang tak penting untuk dimintai pertanggungjawaban.
Jika DoTC dengan isi sebagaimana yang disebutkan di atas memang dirilis dalam beberapa hari ke depan, itu akan menjadi perjudian besar Trump berikutnya. Bisa dipastikan bahwa kelompok-kelompok resistensi akan menolak keras, dan mereka tak akan peduli dengan berbagai ancaman Trump itu. Proposal ini justru akan menjadi alasan kuat untuk memberikan ‘pukulan’ lain kepada AS, di saat negara ini sedang menghadapi krisis eksistensi di Irak pasca aksi teror yang dilakukan atas Jenderal Qassem Soleimani. (os/editorial/liputanislam)