LiputanIslam.com –Presiden AS Donald Trump akhirnya lolos dari pemakzulan. Dalam pemungutan suara yang dilakukan Senat, hanya 48 suara yang mendukung pemakzulan, dan 52 sisanya menolak. Padahal, Trump hanya bisa dimakzulkan jika suara pendukung proses ini mencapai 67, alias 2/3 dari total anggota Senat.
Hasil ini sesuai dengan prediksi. Senat masih dikuasai Partai Republik (partai asal Trump), yaitu 53 senator, berbanding dengan 47 senator asal Partai Demokrat. Jadi, meskipun proses pemakzulan ini sudah melewati DPR, lembaga di mana Partai Demokrat menjadi pemilik suara mayoritas, akan tetapi di tahap akhir, yaitu di forum Senat, proses itu akhirnya kandas. Dengan demikian, berdasarkan kepada sistem demokrasi di AS, Trump masih sah menjadi presiden, betapapun buruknya kinerja yang bersangkutan; atau, betapa banyak pelanggaran hukum dan etika yang ia lakukan.
Upaya pemakzulan Trump didasarkan kepada tuduhan yang sangat serius, yaitu masalah keamanan dan penyalahgunaan kewenangan negara. Agustus 2019 lalu, beredar bocoran perbincangan telepon Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Trump dalam perbincangan itu mengancam akan memutus bantuan militer AS untuk Ukraina, jika Kyev enggan menginvestigasi Hunter Biden, putra Joe Biden yang merupakan rival potensial Trump dari Partai Demokrat dalam pilpres AS 2020 mendatang. Tujuan Trump adalah mendiskreditkan Biden Senior.
Dengan lolosnya Trump ini, maka hingga kini, tak seorangpun presiden AS yang berhasil dimakzulkan oleh Senat. Sebelumnya, sudah ada Andrew Johnson, Richard Nixon, dan Bill Clinton, yang sempat diajukan oleh DPR untuk proses pemakzulan. Tapi, ketiganya tidak sampai dipecat. Johnson dan Clinton sempat sampai di Senat, tapi suara yang mendukung pemakzulan tidak mencapai dua pertiga. Sedangkan Nixon malah mengundurkan diri sebelum diproses lebih lanjut.
Keempat presiden yang gagal dimakzulkan itu pada dasarnya telah terbukti melakukan kesalahan, minimalnya adalah pelanggaran etika yang sangat serius. Clinton, misalnya, dia terbukti melakukan perselingkuhan dengan salah seorang pegawai di Gedung Putih. Ini adalah pelanggaran etika yang sangat fatal dan memalukan; menyalahi standar yang berlaku terkait dengan kriteria penguasa Gedung Putih. Nyatanya, dengan sistem demokrasi yang berlaku, Clinton dan semua presiden lainnya tetap lolos dari pemakzulan. Mereka semua masih dipercaya sebagai orang nomor satu di AS.
Inilah potret sistem demokrasi yang sering dimitoskan sebagai yang terbaik di dunia. Padahal, demokrasi meniscayakan suara rakyat. Para pejabat negara, baik yang duduk di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif, mestinya harus mencerminkan aspirasi rakyat mayoritas. Begitu juga dengan sistem perundang-undangannya, mestinya merupakan pantulan dari kehendak rakyat. Di AS, kehendak rakyat ternyata tak terakomodasi. Setiap pemilu presiden, misalnya, tingkat partisipasi rakyat pemilih selalu rendah, di bawah 50% dari seluruh pemilik hak suara. Artinya, aspirasi lebih dari setengah rakyat AS tidak diakomodasi oleh sistem.
Ketika Trump dalam pemilu 2016 lalu menang dengan suara yang cukup tipis, ia sebenarnya hanya dipilih oleh 24% rakyat AS. Dengan modal itulah ia menjadi penguasa di Gedung Putih. Lalu, ia melakukan pelanggaran serius yang menyebabkan ia sempat menjalani proses pemakzulan. Popularitasnya juga semakin jatuh berdasarkan berbagai polling. Akan tetapi, orang seperti itu masih dinyatakan sebagai penguasa nomor satu di Negeri Paman Sam itu. Semuanya atas nama demokrasi. Sungguh sebuah ironi. (os/editorial/liputanislam)