LiputanIslam.com –Beberapa pekan terakhir ini, Iran seperti diguncang gempa politik yang sangat besar. Sebagian pengamat di Indonesia bahkan sempat mengira bahwa pemerintahan Islam Iran akan kolaps gara-gara kasus kematian Mahsa Amini. Faktanya, saat ini, Iran bisa dikatakan sudah kembali stabil. Kini, tak ada lagi pemberitaan massif tentang gelombang demo anti pemerintah. Kehidupan sosial ekonomi rakyat Iran bisa dikatakan sudah kembali normal, seperti situasi sebelum krisis.
Kalaupun ada pemberitaan, itu terkait dengan imbauan sejumlah negara Barat yang meminta agar warganya meninggalkan Iran secepat mungkin. Dalam keterangan resminya, mereka mengatakan bahwa imbauan itu dikaitkan dengan penangkapan sejumlah warga asing oleh pihak keamanan Iran, dengan tuduhan terlibat dalam aksi-aksi kerusuhan di Iran. Pemerintah Barat menyatakan bahwa penangkapan-penangkapan tersebut melanggar HAM sekaligus mengada-ada. Barat juga menyatakan ketidakpercayaan mereka kepada proses penegakan hukum di Iran. Intinya, Barat menyatakan bahwa Iran saat ini bukanlah tempat yang kondusif untuk dikunjungi, dan karena itulah muncual imbauan agar warga Eropa sesegera mungkin meninggalkan Iran.
Ada dua fakta yang layak dikritisi dari imbauan tersebut. Fakta pertama, imbauan tersebut sebenarnya menunjukkan pengakuan bahwa ternyata, cukup banyak orang Barat (tentunya selain para diplomat) yang masuk ke Iran dan melakukan berbagai aktivitas yang beragam di Iran. Kemudian, fakta yang kedua, imbauan yang baru disampaikan sekarang ini menunjukkan fakta lain bahwa cukup banyak warga dari negara-negara Barat itu yang berada di Iran ketika kerusuhan meledak.
Kedua fakta ini dengan sendirinya menepis tuduhan massif yang menjadi pemincu gelombang protes di Iran dalam sebulan terakhir ini, bahwa kehidupan sosial di Iran serba mengekang gara-gara adanya aturan pemakaian hijab di ruang publik. Jika aturan itu memang sangat mengekang, mustahil Iran menjadi tujuan kunjungan ribuan warga asing, termasuk dari Eropa. Juga, yang sangat menarik, imbauan itu baru disampaikan sekarang, bukan di saat terjadi kerusuhan massif. Pertanyaannya: kenapa di saat kerusuhan meledak negara-negara Barat tidak menyampaikan imbauan apapun? Mengapa imbauan itu disampaikan justru ketika kerusuhan sudah mereda? Kalau memang punya niat untuk menyelamatkan warganya dari situasi sosial yang sedang memburuk, bukankah imbauan itu seharusnya disampaikan ketika kerusuhan eledak?
Dengan melihat rekam jejak negara-negara Barat dalam “menggarap” negara-negara dunia ketiga, khususnya Iran, kita akan dengan mudah menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan di atas. Tahun 2014, Hillary Clinton menulis buku yang berjudul “Hard Choices”. Pada Bab “Iran: Sanctions and Secrets”, Hillary menyatakan bahwa AS bersama-sama dengan negara-negara Barat sangat konsisten mengejar target tumbangnya pemerintahan Islam Iran. Salah satu cara yang dipakai adalah dengan memfasilitasi kelompok-kelompk oposisi di dalam negeri Iran melalui sejumlah aksi, termasuk demo-demo anti pemerintah, dengan menggunakan isu pelanggaran atas prinsip-prinsip HAM, demokrasi, dan kebebasan.
Sepertinya, dalam kasus Krisis-Jilbab baru-baru ini, AS dan Barat kembali gagal mengamplifikasi isu-isu HAM, demokrasi, dan kebebasan yang menjadi andalan mereka dalam menggoyahkan pemerintahan Islam Iran. (os/editorial/liputanislam)