LiputanIslam.com –Kebijakan AS terhadap Arab Saudi pada dasarnya adalah contoh nyata dari hipokritas negara. Semua tahu bahwa secara praktik, Saudi adalah sekutu bagi AS. Keduanya bersahabat dengan sangat erat. Akan tetapi, secara ideologis, Arab Saudi sangat jauh dari tiga pilar prinsip yang selama ini digembar-gemborkan oleh AS, yaitu penegakan demokrasi, kebebasan, dan HAM. Tak sulit unuk menempatkan Arab sebagai negara dengan indeks paling buruk dari sisi demokrasi, kebebasan, dan HAM.
Indeks demokrasi Arab Saudi jelas sangat buruk. Saudi menganut sistem pemerintahan monarki absolut, dengan proses-proses politik yang sangat tertutup. 28 juta orang pemegang KTP Arab Saudi adalah warga negara yang tak pernah punya kesempatan untuk terlibat dalam proses politik. Mereka hanya menjadi penonton dan objek dari proses-proses politik yang hanya melibatkan segelintir elit keluarga kerajaan.
Demikian juga dengan isu kebebasan. Sangat rendahnya indeks kebebasan juga menjadi salah satu titik lemah Arab Saudi yang sering menjadi sorotan dunia. Alasan stabilitas ekonomi-politik serta penerapan ajaran agama Islam yang sangat rigid dan skripturalis menjadi biang kerok rendahnya indeks kebebasan di negara tersebut. Lihatlah media-media massa di Arab Saudi. Sangat sedikit, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Jumlah saluran televisi di bawah hitungan jari. Itupun semuanya milik pemerintah. Rendahnya kebebasan juga membuat Saudi minim kreativitas dan aktivitas budaya.
Adapun soal HAM, inilah yang saat ini sedang ini menjadi sorotan dunia. Berbagai pemberitaan menyatakan bahwa Presiden Joe Biden telah memutuskan untuk mengizinkan publikasi laporan badan intelijen AS, CIA, mengenai kasus pembunuhan wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi serta peranan Putra Mahkota Arab Saudi Mohamed bin Salman (MbS) di balik peristiwa yang terjadi di Istanbul, Turki, ini. Laporan itu berkesimpulan bahwa MbS telah memerintahkan pembunuhan yang terjadi di dalam Konsulat Jenderal Saudi di Turki pada tahun 2018 tersebut.
Presiden baru AS Joe Biden berasal dari Partai Demokrat. Partai ini secara tradisional dikenal sangat “peduli” dengan masalah-masalah HAM di seluruh dunia. Semua negara “direcoki” dan disorot dari sisi HAM. Presiden-presiden lain dari Partai Republik juga sebenarnya sangat gemar memainkan isu HAM ini sebagai salah satu senjata utama AS menekan negara-negara lain. Tapi, sudah menjadi pemahaman bersama bahwa Demokrat memang lebuh “rewel” soal HAM ketimbang Republik.
Dari sisi ini, mestinya Saudi menjadi salah satu negara yang paling banyak dikecam oleh AS. Pembunuhan wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi hanyalah satu di antara puluhan atau mungkin ratusan kasus pelanggaran HAM berat oleh rezim Saudi. Akan tetapi, apa yang terjadi adalah hal yang sangat memalukan. Kedua negara tetap saja berangkulan dengan mesra. Isu-isu HAM apapun sejauh ini hanya sampai kepada gimmick politik, tanpa ada tindakan nyata untuk melakukan pencegahan. Tak pernah ada kecaman, kutukan, apalagi sampai kepada tahap sanksi yang dijatuhkan. Paling hanya “keprihatinan”.
Bagaimana kelanjutkan kasus ini? Tidak ada yang tahu secara pasti. Akan tetapi, berkaca kepada apa yang sudah pernah terjadi, biasanya hal itu hanya akan berhenti kepada gimmick politik. Tidak lebih. Hanya keajaiban yang akan membuat bahwa AS betul-betul serius dengan isu HAM manakala berhadapan dengan sekutunya itu. (os/editorial/liputanislam)