Jakarta, LiputanIslam.com — Kejutan tak biasa datang dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai melantik ribuan PNS DKI Jakarta. Tanpa diduga, ia mengajak serta Badan Narkotika Nasional (BNN) DKI Jakarta untuk melakukan tes urine kepada PNS tersebut.
“Kita akan lakukan tes narkoba, Bapak Ibu jangan ada yang pergi,” ujar Ahok di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Januari 2014 seperti dilansir detik.com.
Pria yang akrab disapa Ahok ini menuturkan, ia tidak mau ada anak buahnya yang terjerumus narkoba. Apalagi, ia bisa langsung mengenali tanda-tanda orang yang orang-orang yang positif menggunakan narkoba dari tingkah lakunya.
“Saya mohon Bapak Ibu jangan ada yang kabur. Nanti ada orang BNN yang akan mendampingi Bapak dan Ibu. Mari bersihkan Pemprov DKI dari pemakai narkoba,” lanjutnya.
“Kalau kepalanya lurus maka bawahannya juga lurus,” tutur Ahok.
Dalam kesempatan itu, Kepala BNN Provinsi DKI Ali Johardi, menyebut tes narkoba atas tersebut dilakukan berdasarkan permintaan Gubernur DKI. Prosedur yang dipakai adalah melalui tes urine.
Para pejabat DKI yang terdiri dari lurah, camat, walikota dan pegawai eselon II, III serta IV itu pun diminta mengisi formulir dan berbaris untuk melakukan tes urine di tempat yang telah disediakan. Beberapa pejabat pun langsung sigap berbaris saat mendapat instruksi tes urine dari Ahok.
“Bapak Ibu akan menerima cup urine dan melaksanakan tes urine di toilet yang kami sediakan. Tim medis akan memeriksa dan kami prioritaskan kepada pejabat eselon yang laki-laki, karena hari Jumat, waktunya pendek untuk sholat Jumat,” kata Ali.
“Karena alat urine sensitif jadi kalau ada yang habis minum obat atau minuman berstamina tadi malam tolong diberitahu ke petugas,” tutupnya.
Perombakan Besar-besaran
Tak hanya tes urine, Ahok juga melakukan perombakan besar-besaran di dalam struktur birokrasi Jakarta, termasuk untuk jabatan walikota. Apa alasannya?
“Banyak yang bertanya kenapa saya tidak terpilih atau tertolak, saya katakan kalau saudara melakukan yang benar pasti saudara keterima. Kita lakukan efisiensi dari 8.011 jabatan struktural kita pangkas jadi 6.511, kita masih mengosongkan sekitar 1.500 posisi karena kita merasa intinya bukan di jabatan struktural tapi melayani masyarakat,” jelas Ahok.
“Kalau ada kesalahan 3 bulan kita evaluasi. Mungkin dari yang dilantik ini ada KKN atau begitu bodoh lolos atau cari dukun, bukan karena kehebatan dukunnya tapi bisa saja itu karena kebetulan lolos,” terang Ahok.
Ia meminta agar tidak lagi mendengar laporan atau keluhan adanya intimidasi yang diterima. Ahok mengimbau para pejabat yang baru dilantik hari ini bisa tegas menolak suap dan segera melapor padanya.
“Laporkan kalau ada main uang atau peras lapor. Kalau tidak berani melawan, bagi saya Bapak Ibu menghina saya karena saya buka sedemikian lebar (kesempatan) untuk melaporkan langsung sama saya. DKI butuh yang terbaik dari yang terbaik,” pungkasnya. (ba)