Yogyakarta, LiputanIslam.com — Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) berharap proses seleksi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan Presiden Joko Widodo berlangsung secara transparan dan akuntabel.
“Kami harap proses pemilihannya dibuat secara transparan, akuntabel, dan mendengarkan aspirasi masyarakat sehingga betul-betul didapatkan lima orang Dewan Pengawas yang memiliki integritas dan track record anti korupsi yang sangat baik,” ucap Ketua Pukat UGM Oce Madril saat dihubungi, Sabtu (2/11).
Oce menambahkan, posisi Dewas KPK merupakan jabatan yang strategis sehingga tidak bisa diisi oleh sembarang orang.
Oce kemudian menyarankan agar Presiden Jokowi memilih anggota Dewan Pengawas KPK dari kalangan profesional maupun akademisi, bukan berasal dari orang-orang berlatar belakang partai politik.
Baca juga: Presiden Masih Susun Dewas KPK, Desember Dilantik
“Harus yang profesional, jangan sampai memasukkan nama-nama yang kontroversi. Presiden bisa saja memilih dari mantan-mantan pimpinan KPKyang lama, dari kalangan akademisi, bisa juga mengambil dari mantan hakim yang memiliki track record baik. Jadi ada banyak sumber,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan masih menyusun nama-nama Dewan Pengawas KPK setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU KPK. Sedangkan untuk pelantikan Dewan Pengawas KPK akan bersamaan dengan pengambilan sumpah pimpinan komisioner KPK yang baru, yaitu pada bulan Desember. (Ay/Antara/Liputan6)