Jakarta, LiputanIslam.com — Terkait isu kemanusiaan terhadap Muslim Uighur yang tinggal di kamp-kamp yang dibangun di wilayah Xinjiang China, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah Indonesia tidak hanya menjadi penonton. Sedangkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Pemerintah China terbuka.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Indonesia harus memainkan perannya, politik luar negeri yang bebas aktif berdasarkan kepentingan Indonesia dan komitmen kepada UUD kita,” tutur Hidayat saat ditemui di Jakarta, Rabu (18/12).
“Kita berharap semua pihak lebih terbuka, termasuk (pemerintah) China. China sudah memberikan alasannya bahwa kamp-kamp mereka bukan untuk indoktrinasi tetapi semacam (kamp) pelatihan,” kata Ma’ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (17/12).
Wapres juga menegaskan sikap pemerintah Indonesia untuk mendorong prinsip perlindungan HAM, khususnya terhadap etnis Muslim Uighur yang diduga menerima perlakukan diskriminatif oleh otoritas China.
Dugaan persekusi dan diskriminasi terhadap etnis Muslim Uighur di wilayah Xinjiang telah berlangsung lama. Para ahli dan aktivis PBB mengatakan sedikitnya satu juta warga Uighur dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang sejak 2017, seperti dilaporkan Reuters.
Baca juga: Berikut Sejumlah Rekomendasi Mukernas V PPP Untuk Pemerintah
Selain itu, pemerintah China dikabarkan melarang etnis Uighur dan warga Muslim lainnya di Xinjiang untuk menjalankan ibadah. Larangan itu terutama berlaku bagi pegawai negeri sipil, guru, dan pelajar.
Sebelumnya, Artikel berjudul “How China Persuaded One Muslim Nation to Keep Silent on Xinjiang Camps” yang ditulis Wall Street Journal (WSJ) tengah jadi sorotan. Dalam tulisan itu, ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah dianggap berhasil dibungkam oleh pemerintah China setelah melakukan kunjungan ke Xinjiang beberapa waktu lalu.
Menanggapi kejadian tersebut, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menuntut media dan reporter Wall Street Journal atas tulisannya terkait Uighur. Apabila tak ada iktikad baik untuk klarifikasi, maka media bisnis asal Amerika Serikat itu berpotensi dibawa ke meja hijau. (Ay/Antara/Liputan6)