Kendari, LiputanIslam.com — Terkait kematian mahasiswa yang sedang demo di Kendari, pihak kepolisian memeriksa dan membebastugaskan enam polisi. Mereka diduga melanggar prosedur pengamanan unjuk rasa.
Keenam personel yang berstatus terperiksa adalah DK, DM, MI, MA, H dan E. Terperiksa DK adalah seorang perwira pertama yang menduduki jabatan Reserse di Polres Kendari. Sedangkan lima orang lainnya adalah bintara dari Satuan Reserse dan Intelijen.
“Keenam orang yang dinyatakan melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) karena membawa senjata api saat pengamanan aksi unjuk rasa 26 September 2019 di gedung DPRD Sultra dibebaskan tugaskan,” kata Kabid Humas Polda Sultra AKBP Harry Goldenhart di Kendari, Senin (7/10).
Keenam polisi tersebut sudah diperiksa dan akan diajukan ke sidang disiplin.
“Segera diajukan ke sidang disiplin,” ucap Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Harry Golden Hart saat dihubungi, Minggu (6/10/2019).
Tim investigasi Divisi Profesi dan Pengamanan Polri mengungkap bahwa enam personel dari Polda Sultra dan Polres Kendari ditengarai membawa senjata api saat pengamanan unjuk rasa menolak RUU KUHP dan UU KPK di gedung DPRD Sultra, Kamis (26/9).
Baca juga: Demo, Dua Mahasiswa Kendari Tewas Tertembak Peluru Tajam
Aksi unjuk rasa ribuan massa gabungan dari sejumlah perguruan tinggi serta pelajar di Kota Kendari yang digelar Kamis (26/9) menyebabkan dua orang meninggal dunia.
Peserta unjukrasa Randi (21), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Halu Oleo (UHO) dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak di dada sebelah kanan Kamis (26/9) sekitar pukul 15:30 Wita.
Sedangkan korban Muh Yusuf Kardawi (19) meninggal dunia setelah menjalani operasi akibat luka serius di bagian kepala di RSUD Bahteramas pada Jumat dini (27/9) sekitar 04:00 Wita. (Ay/Antara/detikNews)