Jakarta, LiputanIslam.com — Terkait kasus First Travel, Komisi Yudisial menilai putusan kasasi Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh majelis hakim tidak salah, baik secara aturan maupun etik.
“Itu murni pertimbangan hukum. Hakimnya normatif, ya, tidak salah,” ujar Ketua KY Jaja Ahmad Jayus usai menjadi narasumber dalam acara bertajuk “Konsolidasi Jejaring Komisi Yudisial” di Bogor, Jawa Barat, Jumat (22/11).
Dalam undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU), kata Jaja, disebutkan bahwa apabila pidana TPPU terbukti, aset yang menjadi barang bukti harus dikembalikan atau disita oleh Negara.
Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh hakim secara hukum tidak dapat disalahkan.
Meskipun demikian, kata Jaja, seharusnya hakim berani melakukan terobosan dengan melihat fakta-fakta yang ada. Aset yang disita bukanlah uang negara, melainkan uang rakyat sehingga sudah semestinya dikembalikan kepada rakyat. Dalam hal ini, jemaah yang menjadi korban.
Namun, hal tersebut tidak bisa serta-merta dilakukan karena kasus yang awalnya perdata, kemudian berubah menjadi pidana.
“Mestinya karena ini bukan uang negara, ini uang rakyat, dari kasus perdata murni asalnya, dari hubungan perjanjian pemberangkatan umrah. Itu ‘kan perdata murni asalnya, uang masyarakat, nah, untuk itu uangnya ada, ya, mestinya mengembalikan uang itu kepada rakyat,” ucap Jaja.
Baca juga: Erick Thohir Sebut Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina
Sementara, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Sadzily mengatakan negara harus memberikan kepastian kepada korban First Travel yang sudah menyetorkan uangnya tetapi tidak diberangkatkan umroh.
“Negara atau pemerintah harus bertanggung jawab memastikan nasib para korban First Travel karena kejadian itu juga akibat dari kelalaian negara,” kata Ace dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema Ideal Aset First Travel Disita Negara?” yang diadakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11). (Ay/Antara)