Jakarta, LiputanIslam.com — Perusahaan Listrik Negara (PLN) meminta tambahan dana Rp8,5 triliun kepada pemerintah untuk mengatasi kebutuhan pembangunan infrastruktur kelistrikan di Indonesia.
“Kita berharap penghematan subsidi yang diperoleh dari penaikan tarif listrik bisa dialihkan ke PLN untuk menjaga kenormalan operasi dan melakukan penambahan infrastruktur,” demikian kata Direktur Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi PLN Murtaqi Syamsuddin kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/6).
Menurut Murtaqi saat ini , PLN harus meningkatkan kemampuannya untuk mencari utang agar bisa terus membangun infrastruktur kelistrikan. Namun realitasnya, akibat menyusutnya kas membuat PLN sulit berutang.
Sekedar gambaran, utang jangka panjang PLN saat ini mencapai Rp250 triliun. Setiap tahun, PLN harus menyicil utang plus bunganya sebesar Rp51 triliun.
“PLN dibebani syarat-syarat pinjaman bahwa besaran utang harus sekian kali kas PLN. Jika lebih dari itu, PLN bisa default, kondisi ini harus dihindari,” kata Murtaqi.
“Tahun lalu, rasio utang PLN 2,5 kali ekuitas, kalau bertahan seperti ini tanpa PLN diberi tambahan marjin dalam waktu enam tahun, rasionya bisa meningkat 360 kali,” tambah Murtaqi.
Menurut Murtaqi, saat ini PLN harus memenuhi kebutuhan listrik sebesar 7,5 persen per tahun jika pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun mendatang bisa mencapai di atas 6,5 persen. Untuk memenuhi kebutuhan listrik sebesar itu, PLN harus membangun infrastruktur kelistrikan 4.000 megawatt (MW) per tahun.
“Untuk itu, PLN butuh capital expenditure (anggaran belanja modal) sektor kelistrikan sekitar $12 miliar atau Rp 120 triliun per tahun,” kata Murtaqi.
Saat ini, lanjutnya, belanja modal PLN hanya sebesar Rp 50 triliun per tahun. Itu berasal dari subsidi plus marjin dari pemerintah Rp 14 triliun, penyertaan modal negara Rp 6 triliun, dan utang Rp 30 triliun.
“Itu belum cukup, input cost PLN naik, karena harga BBM, batu bara, dan gas naik. Sementara subsidi listrik 2014 sudah Rp 107 triliun.”
Selain tambahan marjin, solusi untuk membawa PLN kesulitan mendapatkan pendanaan asing adalah dengan suntikan ekuitas lebih besar dari pemerintah.
“Jika kedua solusi itu tidak bisa, alternatifnya adalah menaikkan tarif listrik.”(ca/ant)