Jakarta, LiputanIslam.com — Sejumlah tokoh masyarakat melakukan acara reuni di gedung Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dengan menemui Menkopolhukam Mahfud MD. Mereka menyatakan tetap ingin agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) dikeluarkan meski proses Uji Materi masih berjalan di Mahkamah Konstitusi.
Menurut mereka, Perppu KPK tidak memiliki sangkut-paut dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi nantinya.
“Perppu dan Keputusan MK itu enggak ada hubungannya. Saya rasa Pak Menko juga paham. Kami enggak perlu mengajari Pak Menteri lagi karena dulu kan mantan Ketua MK,” ujar Bivitri Savitri di gedung Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin (11/11).
Mereka pun menegaskan bahwa posisi Mahfud MD saat ini tidak sebebas dahulu ketika masih di luar pemerintahan.
“Jadi posisinya tidak sebebas kami-kami yang ada di luar ini yang masih bisa terus mendorong keluarnya Perppu KPK,” ujar Bivitri.
Oleh karena itu, para tokoh akan terus mendorong Presiden mengeluarkan Perppu. “Kami tegaskan, posisi kami tidak berubah. Seperti tanggal 26 September yang lalu. Kami mendorong tetap ada Perppu bagaimanapun caranya,” ujar Bivitri.
Baca juga: Mahfud MD Sebut Laporan Presiden Belum Diungkap, Ini Tanggapan KPK
Sementara Mahfud mengatakan, dirinya tidak bisa memaksakan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK.
“Kita sudah menyatakan pendapat pada waktu itu. Nah sekarang sudah menjadi menteri masa mau menantang itu. Kan sejak awal, sejak sebelum menjadi menteri pun saya katakan itu wewenang presiden, tapi kita mendukung Perppu. Kalau sudah wewenang kemudian tidak dipilih itu sebagai kebijakan, kan itu wewenang penuh presiden,” ucap Mahfud.
Hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum memutuskan mengeluarkan Perppu atau tidak mengeluarkan Perppu KPK. (Ay/Antara)