Jakarta, LiputanIslam.com — Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan pemerintah menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terkait syarat mantan terpidana perkara korupsi maju dalam Pilkada.
“Pemerintah menyambut baik putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang mengabulkan permohonan para pemohon dengan merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2019,” ujar Fadjroel, Kamis (12/12).
Fadjroel mengatakan keputusan MK tersebut dapat memberikan nilai positif bagi proses perkembangan demokrasi Pancasila.
Adanya jeda waktu selama lima tahun itu dapat mengurangi ataupun membatasi kandidat dengan rekam jejak mantan terpidana, termasuk mantan terpidana kasus korupsi untuk maju dalam pemilihan kepala daerah.
“Sehingga rakyat benar-benar mendapatkan pimpinan daerah yang bersih dan berprestasi agar lahir kesejahteraan rakyat untuk Indonesia Maju,” ucap Fadjroel.
Baca juga: Mahfud MD: Nama Dewas KPK Sudah di Kantong Presiden
Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan ICW dan Perludem terkait dengan syarat mantan terpidana korupsi mencalonkan diri menjadi kepala daerah.
Dalam putusannya, MK mengabulkan untuk memberikan masa tunggu selama 5 tahun bagi mantan terpidana.
Artinya, mantan terpidana baru bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah melalui masa tunggu 5 tahun usai menjalani pidana penjara. (Ay/Antara/Akurat.co)