Jakarta, LiputanIslam.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata memastikan sistem kerja di KPK akan banyak berubah selepas disahkannya revisi UU KPK.
Menurutnya, ke depan KPK boleh jadi hanya berperan dalam hal pencegahan korupsi saja karena sejumlah kewenangan sudah dilucuti oleh DPR-Pemerintah dalam Revisi UU KPK yang sudah disahkan, salah satunya adalah menghilangkan peran pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum.
“Mungkin itu ada perubahan-perubahan terkait dengan proses bisnis di KPK ya. Mungkin nanti komisioner KPK hanya bertugas untuk pencegahan saja, mungkin, mungkin ya, nanti kita akan lihat,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (18/9/2019).
Alex juga menyinggung besarnya kewenangan Dewan Pengawas KPK untuk mengeluarkan izin penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan kepasa penyidik.
Menurut Alex, hal itu dapat berimplikasi kepada terbatasnya wewenang pimpinan KPK dalam menindak kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani.
Sebelumnya pengesahan Revisi UU KPK oleh DPR dinilai sangat singkat karena hanya membutuhkan waktu 12 hari saja.
Menanggapi hal tersebut, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana pesimistis kepada Presiden Joko Widodo. Presiden dinilai tidak memiliki keberpihakan kepada KPK dan masyarakat yang menentang revisi UU tersebut.
Baca juga: Tujuh Poin Penting UU KPK yang Disahkan Hingga Renungan KPK
Kurnia mengatakan, Jokowi seperti tak mendengar tokoh-tokoh yang juga telah mengingatkan persoalan KPK ini.
Salah satunya Sinta Nuriyah Wahid, istri Gus Dur yang telah memberi peringatan saat proses seleksi calon pimpinan KPK berlangsung. (Ay/Kompas/Antara)