Jakarta, LiputanIslam.com — Selama jabatan lima tahun masa bakti periode 2014-2019, DPR RI telah mengesahkan 91 rancangan undang-undang (RUU).
“Sampai tanggal 29 September 2019, DPR telah menyelesaikan 91 RUU yang terdiri atas 36 RUU dari daftar Prolegnas 2015-2019 dan 55 RUU Kumulatif Terbuka,” kata
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/9).
DPR telah menyelesaikan pembahasan berbagai RUU untuk disetujui bersama pemerintah antara lain RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 serta RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
RUU tentang Pekerja Sosial, RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RUU tentang Sumber Daya Air dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Baca juga: Kamis Ini, DPR Sahkan Tiga RUU di Rapat Paripurna
RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, RUU tentang Ekonomi Kreatif; RUU tentang Pesantren, RUU tentang Perkoperasian dan RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
Selain itu, DPR pun menyepakati lima Rancangan Undang-Undang (RUU) akan dilanjutkan kembali pembahasannya pada masa bakti DPR periode 2019-2024, antara lain RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba), RUU Perkoperasian, RUU Pengawasan Obat dan Makanan. (Ay/Antara)