Jakarta, LiputanIslam.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kecewa atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang meringankan hukuman terdakwa korupsi suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham menjadi hanya 2 tahun penjara dari tadinya 5 tahun penjara.
“Kalau dilihat dibandingkan putusan 2 tahun dengan putusan di tingkat banding apalagi dengan tuntutan KPK tentu wajar bila kami sampaikan KPK cukup kecewa dengan turun secara signifikannya putusan di tingkat kasasi ini,” ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/12).
KPK mengharapkan nantinya ada kesamaan visi antar semua institusi jika berbicara bagaimana memaksimalkan efek jera terhadap pelaku korupsi.
“Kalau seorang pelaku korupsi sudah terbukti bersalah tentu harapannya bisa dijatuhkan hukuman semaksimal mungkin sesuai perbuatannya. Ini yang harapannya bisa menjadi kontemplasi ke depan agar kerja yang dilakulan penyidik, penuntut umum, hakim di tingkat pertama di tingkat kedua sampai di tingkat kasasi itu berada dalam visi yang sama soal pemberantasan korupsi,” tuturnya.
Namun, KPK tetap menghormati putusan kasasi MA terhadap mantan Menteri Sosial tersebut sembari mempelajari salinan putusan kasasi tersebut.
Baca juga: KPK Minta Para Menteri Segera Lapor LHKPN dan Tanggapan Mahfud MD
Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 23 April 2019 lalu menjatuhkan vonis 3 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 2 bulan kepada Idrus Marham karena terbukti menerima suap bersama-sama dengan anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar non-aktif Eni Maulani Saragih.
Selanjutnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis Idrus Marham menjadi 5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan pada 9 Juli 2019.
Sementara, Idrus Marham bernapas lega setelah kasasinya dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Namun mantan Menteri Sosial (Mensos) itu masih berharap dapat bebas dari jeratan hukum.
“Kami mengapresiasi majelis kasasi dengan dikabulkannya upaya hukum kasasi sdr Idrus Marham menjadi 2 tahun, meskipun kami berharap seharusnya Idrus Marham dapat diputus bebas atau lepas dari tuntutan,” kata Samsul Huda selaku kuasa hukum dari Idrus kepada wartawan, Selasa (3/12/2019). (Ay/Antara/Detik)