Jakarta, LiputanIslam.com-Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan usulan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jangan sampai melemahkan peran KPK dalam memberantas korupsi.
“Revisi UU KPK jangan sampai memperlemah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar juru bicara PSI, Surya Tjandra, dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (6/9).
Seluruh partai di DPR yang mengusulkan itu, menurut dia, harus bisa menjelaskan alasan mereka mengajukan usulan revisi terhadap UU KPK. Ia pun menambahkan bahwa Revisi UU KPK harus bisa membantu menata sistem internal KPK yang lebih transparan, akuntabel, dan tidak tercemar intervensi dari ideologi atau kekuatan politik tertentu.
Menanggapi usulan revisi tersebut, Ketua KPK Agus Rahardjo pun berharap agar Presiden Joko Widodo tidak membiarkan KPK tersungkur dan lumpuh dengan rencana revisi UU no 30 tahun 2002 tentang KPK tersebut.
“Kami percaya, Presiden Joko Widodo tidak akan membiarkan anak reformasi ini tersungkur, lumpuh dan mati,” kata Agus Rahardjo dalam surat terbukanya yang diterima di Jakarta, Jumat (6/9).
Baca juga: Peneliti: Revisi UU KPK Akan Hambat Pemberantasan Korupsi
Ia menilai bahwa upaya melemahkan, melumpuhkan atau mematikan KPK adalah pengkhianatan terhadap semangat reformasi.
Sebelumnya, rapat paripurna DPR pada Kamis (5/9) menyetujui usulan revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK, padahal setidaknya ada sembilan persoalan dalam rancangan UU tersebut yang berisiko untuk melumpuhkan kinerja KPK. (Ay/Antara)