Jakarta, LiputanIslam.com— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menemukan ada 15 perusahaan importir yang melakukan pelanggaran kegiatan impor.
Di dalam Permendag Nomor 64 tahun 2017 tentang ketentuan impor tekstil dan produk tekstil (TPT), terdapat dua kategori produk TPT yaitu kelompok A yang barangnya sudah diproduksi di dalam negeri dan kelompok B adalah barang yang belum bisa di produksi di dalam negeri.
Baca: Nestapa Indonesia: Sasaran Impor Negara Maju
Untuk melakukan impor, kelompok A harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, persetujuan impor dan kuota dari kementerian Perdagangan dan laporan dari Surveyor.
Sementara kelompok B tidak membutuhkan rekomendasi dan kouta impor tidak dibatasi dan hanya memerlukan laporan surveyor.
Dalam hal ini, banyak pengusaha tekstil yang harusnya masuk kategori A, justru mengaku sebagai kategori B. Hal ini menyebabkan produk impor tertentu membanjiri pasar. Padahal, produksinya di dalam negeri sudah banyak.
Sri Mulyani mengatakan, 15 importir nakal tersebut telah diberikan sanksi tegas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
“DJBC sudah menindak 15 perusahaan dalam kategori melanggar tersebut,” kata dia, Jumat (4/10).
Untuk itu, dia menegaskan bajirnya produk impor tekstil tidak sebabkan oleh adanya Pusat Logistik Berikat (PLB). Penyelundupan barang dari PLB sulit dilakukan karena pengawasan yang ketan.
“PLB hanya mensuplai 4,1 persen dari seluruh impor TPT, impor lain ada impor produsen sendiri, kalau saya produsen saya impor tak melalui PLB atau impor yang melalui umum biasa. PLB hanya 4,1 persen,” ungkapnya. (sh/detik/cnbcindonesia)