LiputanIslam.com-Terdapat pro-kontra dari kalangan publik terkait revisi UU poin Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies Jerry Massie menilai revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terkait pembentukan dewan pengawas sangat diperlukan untuk mengawasi kinerja KPK jika terlibat gratifikasi, suap, dan menyalahgunakan kekuasaan.
“Yang perlu diperkuat yakni peran KPK sebagai lembaga ad hoc. Bagi saya perlu juga ada lembaga pengawas yang mengawasi tugas KPK karena selama ini tidak ada yang mengawasi lembaga ini. Bukan tidak mungkin ada permainan di tubuh KPK sendiri,” kata Jerry, di Jakarta, Minggu (8/9).
Jerry menilai tanpa kontrol, maka kinerja KPK tidak maksimal. Untuk “Auxiliary State Body” perlu ada pengawas.
“ASN korupsi diperiksa KPK, polisi korupsi diperiksa KPK tapi seandainya KPK melakukan korupsi siapa yang periksa? Maka, dewan pengawas yang akan memeriksanya,” kata Jerry.
Sementara, menurut pengamat hukum tata negara dari Universitas Udayana, Jimmy Usfunan, menilai dengan adanya dewan pengawas eksternal justru akan menghambat tugas dan fungsi KPK.
Baca juga: Said Aqil dan Fadli Zon Dukung Revisi UU KPK
“Apalagi ke depan ada keinginan, bahwa setiap penyadapan harus ada ijin dari dewan pengawas, ini akan menjadi persoalan,” kata Jimmy.
Jimmy menjelaskan bisa saja pihak yang akan ditangkap oleh KPK, ternyata memiliki relasi dengan dewan pengawas. (Ay/Antara)