Jakarta, LiputanIslam.com – Hari ini, Presiden Joko Widodo bertandang ke kantor Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU). Kedatangannya, untuk membahas bahaya terorisme dan radikalisme, termasuk jaringan teroris transnasional Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia.
Ketua Umum PBNU Prof. Said Aqil Siradj mengaku sepakat dengan gagasan presiden. “Kami anti terorisme dan radikalisme, apalagi ISIS. ISIS itu bukan pejuang, tapi petualang,” kata dia.
Said meminta agar masyarakat tidak bersimpati dengan apa yang dilakukan ISIS selama ini. “Bahaya ISIS jangan sampai mendapat simpati dan dukungan. Walaupun sudah ada ribuan,” tutur dia.
Dari laporan cnnindonesia.com, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang turut mendampingi Jokowi mengungkapkan, presiden berpandangan bahwa perkembangan jaringan ISIS telah menjadi masalah sosial yang semakin mengancam.
Selain itu, Jokowi juga meminta dukungan ulama terkait penolakan grasi hukuman mati pengedar narkoba. Menurutnya, dukungan para kyai diperlukan guna memperkuat kebijakan pemerintah. Hal ini akan mendorong pemerintah mampu bersikap tegas terhadap berbagai persoalan bangsa ke depan.
“Kami menyampaikan yang pertama tentang hukuman mati, terutama untuk pengedar narkoba. Mohon pandangannya dari NU,” kata Jokowi usai menggelar pertemuan tertutup.
“Kita memerlukan pandangan-pandangan terutama para kyai dalam hal ini ketegasan ke depan harus diperkuat lagi. Sehingga negara betul-betul memiliki kewibawaan dalam hal ini,” paparnya.
Said menyatakan dukungannya kepada pemerintah dalam memberantas narkoba, termasuk, untuk memberikan hukuman mati kepada pengedar narkoba.
“Hukuman mati terhadap pengedar apalagi produsen kami dukung, tapi bukan pengguna ya,” ungkap Said.
Setelah pertemuan dengan PBNU usai, Jokowi mengunjungi Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat untuk meminta pandangan serupa. Ia disambut oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketua PP Muhammadiyah Malik Fajar, Bambang Sudibyo dan Sukriyato. Sedangkan Ketua Umum PP Muhamadiyah Din Syamsuddin ada kegiatan di luar kota sehingga tak ikut dalam acara silaturahmi ini.
“Kami mendukung apa yang disampaikan Bapak Presiden. Muhammadiyah mendukung sepenuhnya dilaksanakan hukuman mati terhadap kejahatan narkoba,” ujar Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Malik Fajar, usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Kantor Pusat Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Desember 2014.
Pertimbangan Muhammadiyah menyetujui hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba, karena narkoba dinilai banyak merusak tata kehidupan dan peradaban manusia. Terutama generasi yang akan datang.
Seperti diketahui, kebijakan pemerintah untuk menolak grasi dan mengeksekusi mati para penjahat narkoba masih menuai pro dan kontra. Perwakilan Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Comission on Human Rights (AICHR) Rafendi Djamin mengatakan penolakannya terhadap keputusan Jokowi tersebut.
“Ketegasan salah kaprah kalau ditunjukkan dengan penerapan hukuman mati,” ujar dia.
Lebih jauh, ia menuturkan hukuman mati tak akan memberikan efek jera bagi pelaku dan bandar narkoba. Menurutnya, sejumlah kajian telah menunjukkan tidak adanya korelasi antara hukuman mati dengan tingkat kriminalitas di sebuah negara. (ba)