Jakarta, LiputanIslam.com–Presiden Joko Widodo sudah menandatangani dan mengirim surat presiden (surpres) revisi UU no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Surpres RUU KPK sudah diteken presiden dan sudah dikirim ke DPR ini tadi. Intinya bahwa nanti bapak presiden jelaskan detail seperti apa,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di gedung Sekretariat Negara Jakarta, Rabu (11/9).
Setelah Presiden mengirimkan surpres tersebut maka revisi UU KPK selanjutnya akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
Baca juga: DPR Mulai Uji 10 Capim KPK Hingga Komentar Ketua KPK
Sementara, Ketua KPK Agus Rahardjo menolak revisi UU tersebut karena menurutnya ada sembilan persoalan dalam konsep RUU KPK tersebut, antara lain: (1) Independensi KPK terancam, (2) Penyadapan dipersulit dan dibatasi, (3) Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, (4) Sumber penyelidik dan penyidik dibatasi, (5) Penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung, (6) Perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, (7) Kewenangan pengambilalihan perkara di tahap penuntutan dipangkas, (8) Kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, (9) Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas. (Ay/Antara)