LiputanIslam.com — Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia pada 30 September 2019 lalu.
Perpres ini mewajibkan Bahasa Indonesia digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Selain itu, Bahasa Indonesia juga wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan.
“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta,” demikian bunyi Pasal 28 Perpres 63/2019 yang dilansir dari setneg.go.id, Kamis (10/10).
Bahasa Indonesia juga wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia, berupa: a. disertasi; b. tesis; c. skripsi; d. laporan tugas akhir; e. laporan penelitian; f. makalah; g. buku teks; h. buku referensi; i. prosiding; j. risalah forum ilmiah; k. jurnal ilmiah; dan/atau l. karya ilmiah lain.
Pertimbangan Perpres tersebut adalah karena dalam pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya belum mengatur penggunaaan Bahasa Indonesia yang lain sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, sehingga pemerintah memandang perlu menetapkan Perpres tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.
Baca juga: BMKG Sampaikan Hari Tanpa Bayangan
Menurut perpres ini, penggunaan Bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah, sebagaimana diatur dengan peraturan menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan).
Bahasa Indonesia, menurut perpres ini, wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan, mencakup: a. pembentukan kata; b. penyusunan kalimat; c. teknik penulisan; dan d. pengejaan. (Ay/Setneg/Antara)