Sukoharjo, LiputanIslam.com — Politisi PDI Perjuangan Aria Bima menolak wacana pemilihan presiden dan wakil presiden di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) karena menurutnya hal itu merupakan kemunduran dalam proses berdemokrasi.
“Saya kira tidak ada yang setuju termasuk PDIP. Tidak ada yang mewacanakan itu, kok tiba-tiba muncul wacana itu,” katanya, di sela acara Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, di Balai Rakyat, Telukan, Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu (1/12).
“Jangan mundur, bagi saya pemilihan presiden lewat MPR saya kira kemunduran dalam proses berdemokrasi, tetapi bukan berarti kita sudah maju. Kekurangan dalam pilpres kemarin, misalnya ‘money politic’ yang terjadi maupun konflik sosial yang membuat kekhawatiran kita sehingga potensi demokrasi tidak menjadi penguat kebangsaan,” katanya.
Ia mengatakan plus minus dari wacana tersebut harus dievaluasi terlebih dahulu. Menurut dia, bangsa Indonesia harus belajar membangun konsolidasi demokrasi.
Bahkan, ia menilai proses demokrasi pada momentum Pemilihan Presiden 2019 kemarin mengalami kemunduran yang luar biasa. Seolah bangsa Indonesia pecah dengan istilah cebong dan kampretnya. Oleh karena itu, dia menilai fungsi pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi sangat penting.
“Seperti misalnya media sosial dengan konten kebencian harus ditindak tegas oleh Bawaslu. Pada prinsipnya bangsa Indonesia harus tetap menerapkan pemilihan langsung tetapi aturan diperketat. Caranya tidak barbarian karena tujuan kita bukan berdemokrasi tetapi berbangsa dan bernegara dalam negara kesatuan dengan instrumen demokrasi,” katanya lagi.
Sebelumnya, wacana pengembalian pemilihan presiden kepada MPR RI melalui amendemen UUD 1945 diusulkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam pertemuan dengan pimpinan MPR RI di Kompleks Gedung MPR RI beberapa waktu lalu.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) KH Said Aqil Siradj menyampaikan aspirasi kiai NU soal pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.
Baca juga: Usul Pilpres Lewat MPR, PBNU: Itu Refleksi Pemilu 2019
Jika menimbang dan melihat mudarat dan manfaat pemilihan presiden langsung, kata KH Said Aqil, jelas terlihat itu berbiaya tinggi.
“Terutama biaya sosial ada konflik yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam,” ujar Ketua Umum PBNU itu, saat menerima silaturahmi pimpinan MPR ke Kantor PBNU Jakarta, Rabu (27/11).
Ia mengatakan para kiai dan ulama saat musyawarah nasional (munas) di Pondok Pesantren Kempek Cirebon tahun 2012, berpikir mengusulkan pemilihan presiden kembali kepada MPR RI demi kuatnya solidaritas persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.
Namun, KH Said Aqil menegaskan jika itu hanya suara kiai dan para alim ulama dan bukan suara Pengurus Tanfiziah (Dewan Pelaksana) PBNU. (Ay/Antara)