Jakarta, LiputanIslam.com— Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa tidak akan menciptakan utang baru.
Bambang menegaskan, pemindahan ibu kota juga tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, penggunaan APBN hanya diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas dasar seperti pembangunan istana kepresidenan, bangunan strategis bagi TNI-POLRI serta rumah dinas.
Baca: Kajian Pemindahan Ibu Kota Capai 90 Persen
“Justru saya bicara enggak bergantung pada APBN itu berarti memperkecil kemungkinan berutang,” ujarnya di Jakarta, Rabu (26/6).
Dia menyebutkan, sumber utama pendanaan pembangunan ibu kota baru akan berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Kerja sama antara swasta dan BUMN dilakukan untuk menarik investasi.
“APBN nanti tidak diarahkan untuk utang, jadi enggak akan buat utang khusus untuk membangun ibu kota,” ucapnya.
Selain itu, pemerintah juga akan bekerja sama dengan swasta untuk memanfaatkan dan mengoptimalisasikan ase di ibu kota lama, yaitu Jakarta, dan di ibu kota baru pada zona yang telah ditentukan.
Ke depannya, aset pemerintah yang ada di Jakarta tidak akan digunakan secara penuh apabila ibu kota telah pindah. Aset-aset tersebut bisa dikerjasamakan pemanfaatannya misalnya dengan sistem sewa pinjam pakai yang menghasilkan uang. Uang tersebut nantinya akan masuk sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP). (sh/antaranews/medcom)