LiputanIslam.com-Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan adalah tidak solutif untuk pemerataan pembangunan.
“Tujuan pemindahan untuk pemerataan kurang tepat, untuk situasi ekonomi, sosial, dan politik saat ini. Karena pemerataan pembangunan harusnya membuat pusat-pusat ekonomi dan industri di daerah-daerah, bukannya memindahkan ibu kota,” kata Mardani di Jakarta, Sabtu (17/8).
Menurutnya, ide tersebut punya tujuan baik, namun banyak catatan dan harus dikaji dengan perhitungan yang sangat serius dengan melihat keuangan negara, hutang, pengangguran, kemiskinan, beban ekonomi rakyat dan masalah-masalah lain.
Ia meminta pemerintah harus membuka ke publik bagaimana perencanaannya karena untuk mewujudkan ide pemindahan ibu kota harus transparan dan sesuai standar “good corporate governance”.
Baca juga: Gubernur Kalsel Tegaskan Kalsel Strategis untuk Lokasi Ibu Kota Baru
Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memastikan kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota negara dari APBN, tidak akan diambil dari penerimaan APBN murni yakni pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), namun dari kerja sama pemanfaatan aset baik di ibu kota baru maupun sekitar Jabodetabek.
Artinya, kita berupaya tidak mengganggu sumber penerimaan murni APBN dan tidak mengganggu prioritas lain yang sudah ada dalam APBN tiap tahunnya yang seperti dinyatakan nantinya dalam RPJMN 2020-2024,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat jumpa pers RAPBN 2020 di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta. (Ay/Antara)