Jakarta, LiputanIslam.com– Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengaku bahwa dirinya dan masyarakat Indonesia merasa gelisah dengan apa yang sedang melanda Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekarang ini. Mahfud meminta pihak terkait agar segera menyelesaikan persoalan tersebut.
“Ikut gelisah, keadaan ini membuat kita, rakyat, gelisah, tolong selesaikan pejabat terkait, pilih jalan terbaik untuk selesai,” ucapnya seperti dilansir detik.com pada Sabtu (14/9).
Menurut Mahfud, tidak dilibatkannya pihak KPK dalam proses revisi Undang-Undang (UU KPK) menimbulkan reaksi dalam tubuh KPK. “Saya tahu semangat protes karena merasa tidak dipedulikan, disikapi secara sepihak, mungkin itu saja,” katanya.
Terkait penyerahan mandat para pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi, menurut Mahfud hal itu tidak ada dalam aspek hukumnya. Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan ingin bertemu dengan Jokowi untuk membahas revisi UU KPK. “Secara hukum nggak ada nilai dari penyerahan mandat dari KPK,” terangnya.
Baca: Terkait Draft Revisi UU KPK, Presiden Jokowi Tolak 4 Poin dan Setujui 3 Poin
Sementara dua putri mendiang Gus Dur, Alissa Wahid dan Anita Wahid menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang menyetujui dilakukannya revisi UU KPK. Poin-poin yang disetujui berpotensi melemahkan KPK. “Jadi memang kata-katanya indah, tapi secara subtantif itu melemahkan KPK,” ujar Anita.
Ditambah lagi, persoalan pimpinan KPK yang dipilih DPR punya rekam jejak yang tidak baik. Ketua KPK terpilih, Firli Bahuri pernah terlibat pelanggaran kode etik. “Track record itu penting, karena menunjukan integritas, kapasitas, dan proyeksi kedepannya seperti apa. Ini pertaruhan yang luar biasa,” tandasnya. (aw/cnn/detik).