Jakarta, LiputanIslam.com–Komisi III DPR RI sudah memilih lima orang menjadi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, setelah melakukan pemungutan suara atau “voting” yang berlangsung pada Jumat dini hari (13/9).
Kelima orang itu adalah Nawawi Pamolango (50 suara), Lili Pintouli Siregar (44 suara), Nurul Ghufron (51 suara), Alexander Marwata (53 suara), dan Firli Bahuri (56 suara).
Di antara lima orang tersebut, Firli Bahuri ditetapkan sebagai Ketua KPK periode 2019-2023. Sedangkan empat orang lainnya menjadi Wakil Ketua KPK.
Sementara, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti tiga hal terkait lima pimpinan KPK yang baru tersebut.
“Setidaknya ada tiga isu besar jika melihat komposisi pimpinan KPK terpilih,” ucap peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Jumat (13/9).
Pertama, Firli memiliki rekam jejak buruk di masa lalu. Ia merupakan pelanggar kode etik, hal ini diambil berdasarkan konferensi pers KPK beberapa waktu lalu. Bahkan KPK telah membeberkan terkait pertemuan yang bersangkutan dengan salah seorang tokoh politik
Kedua, masih terdapat pimpinan KPK terpilih yang tidak patuh dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK. Hal ini terlewat begitu saja dalam seleksi.
Baca juga: DPR Mulai Uji 10 Capim KPK Hingga Komentar Ketua KPK
Ketiga, menurut ICW, pansel, Presiden, maupun DPR tidak mengakomodir masukan dari masyarakat. Sedari awal, kata dia, berbagai elemen masyarakat, organisasi serta tokoh sudah mengungkapkan bahwa ada persoalan serius pada seleksi pimpinan KPK kali ini.
“Mulai dari Ibu Shinta Wahid, Buya Syafii Maarif, Romo Magnis, Romo Benny, pimpinan Muhammadiyah, Prof Mahfud MD, dan puluhan Guru Besar dari berbagai universitas di Indonesia. Akan tetapi masukan tersebut juga tidak diakomodir, baik oleh pansel, Presiden, maupun DPR,” tutur ICW.
Lebih lanjut menurutnya, seleksi pimpinan KPK kali ini hanya dijadikan urusan segelintir elite politik saja, tanpa melibatkan masyarakat luas. (Ay/Antara)