Jakarta, LiputanIslam.com — Buruh Migran Indonesia (BMI) kembali harus menjerit saat Nusron Wahid, Kepala BNP2TKI menyatakan bahwa Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) urung dihapuskan. Ia menilai, KTKLN memiliki manfaat dan telah dilindungi undang-undang no 39 tahun 2004.
“Sekarang kita tinggal pilih, mau berpihak kepada TKI tapi negara lemah, atau berpihak kepada negara juga berpihak ke TKI, KTLN itu bermanfaat buat negara untuk pendataan TKI yang bekerja di luar negeri, “ ujar Nusron, ketika mengadakan pertemuan dengan ormas dan tokoh masyarakat di KJRI Jeddah, Senin, 29 Desember 2014 seperti dilansir liputanbmi.com.
Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa KTKLN adalah amanat UU Nomor 39 tahun 2004 yang tercantum dalam pasal 1 ayat 11 yang berbunyi : Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
Sedangkan sebelumnya, Presiden Joko Widodo seusai melakukan dialog dengan BMI pada 30 November 2014, telah memberikan instruksi untuk menghapus KTKLN, dan saat itu, Nusron pun menjanjikan akan merealisasikan dalam waktu sebulan.
“Tentunya kita wajib menindaklanjuti perintah presiden. Kalau presiden sudah memerintahkan dihapus, ya kita hapus,” kata Nusron, seperti dikutip detik.com.
“Saya berjanji dalam sebulan masalah ini harus tuntas, karena ini masalah manusia, tidak boleh lama-lama,” sambungnya.
Selama ini oknum di lapangan masih banyak yang memanfaatkan KTKLN dengan melakukan pemungutan liar terhadap TKI. Hal tersebut dilakukan dengan meminta KTKLN terhadap TKI, saat TKI tidak memiliki KTKLN mereka petugas di lapangan meminta pungutan biaya. Semenjak KTKLN diluncurkan pertama kali pada tanggal 23 Mei 2011, kartu tersebut masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat tentang fungsi dan kegunaannya.
Pemerintah Tidak Konsisten?
Pernyataan Nusron mendapatkan reaksi keras dari ormas dan tokoh masyarakat yang hadir dalam acara tersebut, mereka menilai bahwa pemerintah tidak konsisten. (Baca: Ini Janji Nusron Wahid Pada TKI)
“Saya jadi bingung, kemarin Presiden bilang akan menghapus KTLN dan sekarang tidak jadi, padahal KTKLN itu tidak ada manfaatnya buat TKI, kalau ada manfaatnya buat negara, ya harus dipermudah proses pembuatanya dong, “ ujar bendahara Formida Abdul Wakid dalam rapat yang dihadiri Kepala Konsul RI Jeddah.
Sementara itu dalam tempat yang sama, Ketua Umum Buruh Migran Indonesia Saudi Arabia (BMI-SA) Ganjar Hidayat memberi masukan, jika KTKLN mempunyai nilai positif bagi TKI, segala sistem birokrasi dan persyaratan pembuatan KTKLN harus dibenahi.
“Kami melihat dilapangan, bahwa KTKLN itu tidak gratis, biaya pendaftaran saja bayar 25,000, sedangkan syarat pembuatan harus memiliki kartu asuransi dan surat medical dari Rumah Sakit. Kami menilai surat medical ini hanya dijadikan formalitas persyaratan saja, karena kwalitas dari chek up yang dilakukan Rumah Sakit hanya asal-asalan dan memakan waktu yang singkat, “ ungkap Ganjar.
Usulan juga dikemukakan salah satu tokoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Arab Saudi, Jojo Suradiharjo yang mengusulkan bahwa untuk masalah pendataan TKI di luar negeri tidak harus memakai KTKLN, namun bisa digunakan memakai E-KTP.
Menanggapi kritikan tersebut, Nusron berjanji akan memperbaiki system dan pelayanan pembuatan KTKLN. “Yang jelas, KTLN itu ada manfaatnya bagi negara dan TKI, yang harus dipikirkan adalah bagaimana caranya agar kartu ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan TKI, “ tutupnya. (ba)