LiputanIslam.com-Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyebutkan banyak undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 sehingga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
“Sejak awal reformasi DPR telah banyak melakukan peningkatan peran yang pada akhirnya membuat jumlah regulasi yang ada semakin tidak terkendali, sehingga produk hukum yang dihasilkan DPR dan pemerintah bertentangan dengan UUD 1945,” kata Zulkifli dalam sambutannya pada Peringatan Hari Konstitusi bertema “Evaluasi Pelaksanaan UUD 45”, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Minggu (18/8).
Ia pun menyinggung tentang pentingnya sistem perencanaan pembangunan nasional melalui Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam peringatan Hari Konstitusi.
Baca juga: Jusuf Kalla Tak Setuju Wacana 10 Pimpinan MPR
“Perlunya penyesuaian konstitusi dengan kebutuhan jaman telah dirasakan oleh MPR masa jabatan 2009-2014 yang kemudian merekomendasikan kepada MPR masa jabatan 2014-2019 untuk melakukan penataan sistem ketatanegaraan melalui Perubahan Kelima UUD ’45 serta merekomendasikan untuk menghadirkan kembali GBHN,” ucapnya.
Ia mengatakan, GBHN yang ditetapkan MPR berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh penyelenggara negara dalam melaksanakan wewenang yang diberikan oleh UUD 1945. GBHN juga berfungsi sebagai batu uji bagi pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah. (Ay/Antara)