Jakarta, LiputanIslam. Com—Anak presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dikabarkan maju sebagai calon walikota Solo. Gibran telah menjatuhkan pilihan untuk terjun ke politik melalui partai PDIP. Meski sempat terganjal aturan internal partai yang mensyaratkan calon pimpinan daerah harus melewati masa pengkaderan selama tiga tahun, niat Gibran tak surut. Kritikan dan dukungan terhadap Gibran bermunculan.
Tak hanya Gibran, menantu Jokowi, Bobby Nasution juga mencalonkan diri dalam kontestasi di Pilkada Medan. Sama dengan Gibran, Bobby mendaftar lewat partai PDIP.
Di Tanggerang Selatan, Putri Wapres Ma’ruf Amin juga turut melibatkan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Tanggerang Selatan.
Putri Ma’ruf Amin yang bernama Siti Nur Azizah mencalonkan diri melalui PDIP. Dirinya mengaku telah mengumpulkan berkas pendaftaran ke sekretariat PDIP di Ruko Valencia Graha Raya, Kota Tangerang Selatan.
“Iya, saya ke sini bermaksud untuk mengembalikan berkas persyaratan bakal calon Wali Kota Tangsel,” ujar Nur Azizah kepada pengurus partai, Senin (16/9/2019).
Masuknya anak dan menantu presiden dan Putri wakil presiden dalam pilkada 2020 membuat publik menduga adanya politik dinasti di pemerintahan.
Baca: Pengamat Ragukan Independensi Firli di KPK
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggaraini menganggap wajar jika publik menyebutkan istilah ‘Dinasti Politik’ dari majunya Gibran Rakabuming di Pilkada Solo. Sebab, Gibran merupakan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini sedang berkuasa.
Sementara itu, Peneliti departemen politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengatakan ada sejumlah hal yang harus dilihat terkait anak-anak Jokowi-Ma’ruf yang ingin maju Pilkada 2020. Arya menyebut hal pertama yang harus dilihat adalah soal ada atau tidaknya pengistimewaan bagi keluarga Jokowi-Ma’ruf saat mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah lewat parpol.
“Apakah partai bisa memastikan mereka melalui proses tahapan penjaringan yang berlaku di internal partai. Apakah mereka mendapatkan perlakuan yang sama dibanding calon lain. Menjadi kurang ideal kalau mereka mendapat previlege,” ucap Arya.
Kedua, Arya mengatakan hal yang harus dinilai adalah sejauh mana partai mempertimbangkan suara pengurus di daerah terkait mendaftarnya anak Jokowi-Ma’ruf di Pilkada 2020. Dia menyebut hal itu terlihat dari penerbitan rekomendasi pencalonan dalam Pilkada.
“Proses ketiga adalah dalam hal kampanye. Sejauh mana proses pelaksanaan kampanye tidak memanfaatkan jaringan politik presiden dan wakil presiden, seberapa netral ASN, apakah ada mobilisasi atau tidak. Begitu juga sumber-sumber pendanaan terbuka atau tidak,” ucapnya.(Ay/Detik/Merdeka)