Jember, LiputanIslam.com–Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) menemui ribuan petani tebu pada Selasa sore (7/10/2014). Salah satu keluhan yang disampaikan langsung oleh petani adalah kebijakan impor gula yang merugikan. Jokowi menjanjikan, bila impor memang perlu dihentikan, ia akan menghentikannya.
Pertemuan dengan ribuan petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) itu berlangsung di padepokan seorang pengusaha tebu bernama Arum Sabil di Jember, Jawa Timur. Di atas panggung, Jokowi meminta petani tebu naik untuk menyampaikan keluhannya secara langsung.
Petani tebu asal Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Anto Sudibyo, mendesak Jokowi untuk segera menghentikan kebijakan impor gula sebanyak 3,5 Juta ton di tahun 2014.
“Saya sebagai petani tebu sekarang sudah merasa bahwa pemerintah sudah tidak pro lagi terhadap petani. Buktinya, Kementerian Perdagangan masih melakukan kebijakan gula impor sebanyak 3,5 juta ton, terus mau jadi apa gula kami ini, Pak,” keluh Anto.
“Saya dulu jadi wali kota juga begitu, jadi gubernur juga begitu, sering turun langsung, agar tahu apa problem sebenarnya. Nanti setelah dilantik, saya cek mengenai impor tersebut. Kalau memang benar dan perlu distop, ya kami stop,” jawab Jokowi.
Permasalahan yang selama ini dikeluhkan petani tebu adalah masuknya gula impor yang membuat gula petani tidak laku terjual di tingkat pasar. Selain itu, gula rafinasi (industri) juga masuk ke pasar umum.
Dalam kesempatan tersebut petani juga meminta Jokowi untuk bertindak tegas kepada oknum-oknum PTPN yang tidak mau menerima tebu rakyat saat harga jual tebu mengalami penurunan. (Baca: Mengawal Jokowi Agar Melaksanakan Janji Reforma Agraria)
“Saya minta Pak Jokowi bisa menindak orang orang direksi yang tidak mau menerima tebu kami hanya karena harga jatuh,” pinta Sani seorang petani di depan Jokowi.
Menanggapi permintaan itu, Jokowi angkat bicara. Ia berjanji setelah dilantik akan bertindak tegas terhadap oknum PTPN, yang merugikan ribuan petani.
“Jangan sampai hal-hal yang dilakukan satu orang justru berdampak pada ribuan petani. Saya tidak mau itu terjadi di pemerintahan kita nanti,” tegas Jokowi. (dw)