Jakarta, LiputanIslam.com — Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, di halaman Istana Negara, Jakarta pada Kamis (5/12), mengatakan bahwa pihak Istana menjelaskan seluruh pejabat yakni menteri, wakil menteri, hingga staf khusus presiden menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak melebihi tenggat waktu yakni pada Januari 2020.
“Harus segera, semuanya saya lihat berjanji Januari selesai, karena perlu sebulan lah,” kata Fadjroel.
Menurut Fadjroel, pelaporan LHKPN sederhana namun dengan pendataan objek yang lebih detil.
Baca juga: KPK Minta Para Menteri Segera Lapor LHKPN dan Tanggapan Mahfud MD
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu enam menteri dan empat wakil menteri Kabinet Indonesia Maju yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Sampai saat ini, KPK masih menunggu pelaporan kekayaan dari 11 orang pejabat lagi, yaitu enam orang menteri dan satu kepala badan serta empat orang wakil menteri,” ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di, Jakarta, Selasa (3/12).
Menurutnya, KPK juga menunggu penyampaian LHKPN dari para staf khusus, staf ahli baik di lingkungan Kepresidenan, Wakil Presiden atau pun Kementerian yang jabatannya setara Eselon I atau terdapat aturan khusus di Kementerian masing-masing tentang wajib LHKPN.
Proses penyampaian LHKPN untuk penyelenggara negara itu masih dapat dilakukan hingga 20 Januari 2020, yaitu maksimal 3 bulan setelah menjabat sebagai penyelenggara negara.
KPK dapat memberi asistensi jika menteri, wakil menteri, maupun staf khusus presiden mengalami kendala soal penyampaian LHKPN melalui “call center” 198. (Ay/Antara)