Sanaa, LiputanIslam.com – Perdana Menteri Yaman Mohammed Salem Basindwa mundur dari jabatannya, sementara gerakan Ansarullah menduduki gedung perdana menteri di Sanaa, ibu kota negara ini, setelah banyak pejabat dan pegawai pemerintah menyatakan dukungannya kepada revolusi yang dimotori oleh gerakan yang lebih dikenal dengan sebutan kelompok Syiah al-Houthi itu. Peristiwa ini kemudian disusul dengan penandatanganan perjanjian antara pemerintah dan Ansarullah untuk meredakan konfrontasi.
Sebagaimana dilaporkan Alalam Ahad kemarin (21/9), berbagai sumber informasi di Yaman menyebutkan bahwa komando umum angkatan bersenjata negara ini menyatakan dukungannya kepada aspirasi dan revolusi rakyat.
Berdasarkan keterangan sumber resmi dan pernyataan Ansarullah, pasukan rakyat dan Ansarullah telah menduduki gedung perdana menteri, stasiun radio dan markas militer di Sanaa.
Reporter Alalam dari Sanaa menyebutkan bahwa semua posisi Brigade 314 yang berada di bawah komando Mayjen Ali Mohsen al-Ahmar dan terpusat di sekitar stasiun radio dan televisi telah dikuasai oleh komite-komite rakyat, sementara prajurit dan perwira Brigade 64 telah bergabung sepenuhnya dengan gerakan Ansarullah.
“Kelompok-kelompok militer dan keamanan yang mendukung revolusi rakyat dan berpihak pada kedaulatan rakyat ialah Komando Umum Angkatan Bersenjata, kamp penyiaran, lembaga-lembaga resmi di kawasan al-Tahrir dan kantor perdana menteri,” tulis juru bicara gerakan Ansarullah Mohammad Abdel Salam dalam pesan Twitternya.
Perdana Menteri Basindwa yang mengundurkan diri dalam pesannya kepada rakyat Yaman menuding Presiden Abd Rabbuh Mansur Hadir sebagai sosok tiran.
“Dengan mundur dari jabatan perdana menteri, saya telah mengambil keputusan untuk bersama kalian,” tegas Basindwa.
Dia juga menyerukan kepada Menteri Dalam Negeri dan aparat keamanan supaya bekerjasama dengan gerakan Ansarullah.
Laporan lain dari kantor berita Yaman, Saba, Ahad malam kemarin menyebutkan bahwa Presiden Mansur Hadi dan kelompok al-Houthi sudah meneken surat perjanjian di bawah pengawasan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Jamal bin Umar di istana presiden.
Dalam perjanjian yang diteken beberapa jam menyusul pengunduran diri Basindwa itu kedua pihak sepakat untuk meredakan kontak senjata dan menegaskan prinsip partisipasi nasional.
“Perjanjian telah ditandatangani oleh kelompok-kelompok politik berkat upaya keras utusan PBB dan melampaui gagasan negara-negara Arab Teluk Persia,” kata Wakil Presiden Yaman Faris al-Saqqaf.
Dia menambahkan, “Saya kira kelompok al-Houthi tidak berniat melakukan kudeta, sebab salah satu syarat penting perjanjian ini ialah keluarnya para pemrotes dari gedung-gedung pemerintahan.”
Dia mengakui bahwa sesuai perjanjian dan berdasarkan situasi di lapangan, kelompok Syiah al-Houthi akan mendapatkan pengaruh lebih besar dalam pemerintah. Dia juga menjelaskan bahwa dalam perjanjian itu juga telah disepakati penghentian pertempuran di ibu kota, pengunduran diri pemerintah, dan pembentukan pemerintahan “persatuan nasional” paling lambat satu atau dua minggu setelah ditandatanganinya perjanjian.
Namun menurut laporan Alalam, Utusan Khusus PBB mengatakan bahwa kesepakatan itu antara lain menegaskan pengangkatan perdana menteri baru dalam tiga hari ke depan, pembentukan pemerintahan paling lambat satu bulan ke depan, dan pengangkatan para penasehat dari kalangan Ansarullah oleh kepala negara.
Jamal bin Umar menambahkan bahwa kesepakatan itu juga mengharuskan penghentian segala bentuk aksi kekerasan yang terjadi belakangan ini di Sanaa dan berbagai wilayah sekitarnya serta penghentian konten-konten berbau sektarianisme di media massa pemerintah.
Selain itu, lanjut Jamal bin Umar, perjanjian itu juga mengharuskan adanya langkah-langkah kongkret penanggulangan sumber-sumber korupsi di semua bidang serta mewajibkan pemerintah melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam Kongres Dialog Nasional. (mm)