Jakarta, LiputanIslam. Com—Terkait dengan hasil sidang MK tentang sengketa Pilpres 2019 yang akan diumumkan beberapa hari lagi, Jenderal Kapolri, Tito Karnavian , menginstruksikan kepada kapolda Metro agar tidak memberikan izin untuk kegiatan demonstrasi di depan MK.
“Saya sudah menegaskan kepada Kapolda Metro, kepada Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam), tidak memberikan izin di depan MK,” kata Tito di kantornya, Jakarta Selatan, pada Selasa, 25 Juni 2019.
Tito menuturkan, alasan pelarangannya tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Di dalam Pasal 6 UU itu, kata Tito, ada lima unjuk rasa yang tidak boleh, diantaranya tidak boleh mengganggu ketertiban umum, publik, dan tidak boleh menganggu hak asasi orang lain dan harus menjaga kesatuan bangsa.
Baca: Terkait Unjuk Rasa Putusan MK, Kapolri Tegaskan Polisi Tak Boleh Bawa Peluru Tajam
Keputusan itu juga dipicu oleh aksi rusuh 21-22 Mei 2019. Di mana akibat kerusuhan tersebut, 9 orang tewas dan puluhan orang lainnya luka-luka.
Tito kemudian mengatakan telah mendengar adanya larangan yang sama dari kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomer 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar pendukungnya tidak mengerahkan massa ke sekitar gedung MK yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat itu.(Ay/Tempo/CNN)