Jakarta, LiputanIslam.com — Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Profesor Oman Fathurrahman mengatakan Undang-Undang Pesantren menjadi bentuk pengakuan dari negara terhadap pesantren sekaligus mengintegrasikan keagamaan dan kenegaraan.
“Oleh karena itu, kita berharap nilai-nilai yang ada di pesantren yang terkait dengan integrasi keagamaan dan kenegaraan makin bisa ditonjolkan,” kata Oman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (2/10).
Menurut Oman, dengan adanya UU Pesantren ini pemerintah akan punya modal sosial kultural yang sangat besar untuk mengampanyekan moderasi agama dan negara ke dunia internasional.
“Karena pesan utama dari adanya Undang-Undang Pesantren ini kita ingin meneguhkan bahwa pesantren ini pahamnya moderat, wasathiyah, mampu berdialog dengan keragaman, mau berdampingan dengan yang berbeda, tidak ekstrem kiri atau ekstrem kanan,” ujarnya.
Pesantren, kata Oman, adalah contoh yang menunjukkan terintegrasinya antara agama dan negara yang tidak menimbulkan masalah antara keislaman dan kebangsaan.
Baca juga: JK Dukung Ponpes Gontor Ajarkan Wirausaha Hingga Saran BI
RUU Pesantren resmi disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna 10 masa sidang I tahun 2019-2020, Selasa l. Pengesahan itu dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah.
Pengesahan terkait RUU Pesantren menjadi UU itu dihadiri Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebagai perwakilan pemerintah.
RUU Pesantren turut mengatur dana abadi pesantren tetap menjadi bagian dari dana pendidikan. Proses pembelajaran pesantren memiliki ciri yang khas, dimana ijazah kelulusannya memiliki kesetaraan dengan lembaga formal lainnya dengan tetap memenuhi jaminan mutu pendidikan. (Ay/Antara)