Jakarta, LiputanIslam.com — Guru Besar LIPI Syamsuddin Haris menyarankan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK mesti diterbitkan sebelum pembentukan kabinet pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo agar presiden memiliki posisi tawar yang tinggi menghadapi partai politik.
Penerbitan Perppu seusai pembentukan kabinet kata dia tentunya bisa saja melemahkan posisi tawar presiden terhadap partai politik dalam mendukung langkah presiden terkait penyelesaian polemik Undang-undang KPK.
“Tetapi tidak pula langsung terburu-buru, tunggu Undang-undang KPK sudah punya nomor, walaupun undang-undang tersebut belum atau tidak ditandatangani oleh presiden,” katanya.
Ia pun menyarankan presiden untuk tidak menandatangani revisi UU KPK walaupun sudah disetujui oleh pemerintah melalui Menkumham ketika itu dan Menpan RB.
Menurutnya, Perppu diperlukan untuk mengembalikan kekuatan KPK dalam memberantas korupsi karena Revisi UU KPK yang disahkan berisi beberapa poin yang merupakan bentuk pelemahan lembaga anti rasuah itu, seperti poin dewan pengawas dan izin penyadapan saat penindakan kasus korupsi.
Sementara, KPK selama ini katanya tidak ditemukan melakukan pelanggaran soal cara dan metode dari lembaga anti korupsi tersebut melakukan penyadapan.
Baca juga: Terkait Perppu KPK, Jaksa Agung Minta Pemerintah Mengkaji Dulu Hingga Komentar LSM
“Kita tidak bisa bayangkan apabila KPK makin lemah dan kewenangan untuk menindak itu tidak ada, kita membutuhkan KPK dengan penindakan yang kuat selain pencegahan yang kuat pula,” ujarnya.
KPK pun menunggu putusan final terkait rencana penerbitan Perppu oleh Presiden Jokowi.
“Kami menunggu putusan finalnya saja karena ada yang jauh lebih penting yang dilakukan KPK saat ini, yaitu memastikan pelaksanaan tugas KPK tetap berjalan seperti pemberantasan korupsi, penindakan, dan pencegahan,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/10). (Ay/Antara)