Jakarta, LiputanIslam.com –– Naiknya Ahok nanti menjadi orang nomor satu DKI menggantikan Jokowi, mengundang reaksi keras dari FPI (Front Pembela Islam). Ormas ini lantas menyebar dan memasang spanduk yang menyuarakan penolakan terhadap Ahok. Tak hanya itu, mereka juga berencana akan berdemo di DPRD DKI di Kebon Sirih, Jakpus pada 24 September mendatang.
“Kita sebar di 5 wilayah, kita tolak Ahok. Kita juga akan demo besar-besaran ke DPRD DKI,” terang Ketua FPI DKI, Salim Alatas alias Habib Selon, Kamis, 18 September 2014.
Pada 24 September nanti, massa FPI dan ormas Islam akan datang ke DPRD, mereka bergerak dari markas FPI di Petamburan.
“Kita tidak ditunggangi orang politik, kita tidak akan rusuh. Kita menolak Ahok harga mati karena dia bukan orang Islam, dan dia merasa hebat,” terang Selon.
FPI melihat Ahok suka asal ngomong. Ahok juga dinilai tak memakai etika.
“Ini banyak PNS yang sudah tua mengadu ke kita. Tegas oke, tapi jangan merasa hebat, jangan mulutnya kaya comberan,” urai Selon.
Selon mengaku tak punya calon untuk menjadi Gubernur DKI. Bagi dia yang penting Islam, karena dahulu warga DKI memilih Jokowi bukan Ahok.
“Kalau bisa berantas korupsi mah, semua juga bisa bukan hanya Ahok. Sudah kewajiban berantas korupsi. Buat kita gubernur yang penting Islam,” jelas Selon, seperti dilaporkan Detik.
Dia juga menegaskan bahwa biaya spanduk berasal dari kantong FPI sendiri bukan dari pihak lain. “Haram kalau dari orang lain,” tutup dia.
Lalu, apa komentar DPRD DKI Jakarta tentang penolakan ini?
“Tidak bisa, ini sudah ketentuannya, apabila kepala daerah mengundurkan diri, maka wakil kepala daerah yang mengisi kekosongan itu. Jadi, sudah pasti nanti gubernurnya Pak Ahok,” kata anggota DPRD DKI Jakarta, Hasan Basri Umar, 18 September 2014 seperti dilansir Kompas.
Hasan mengatakan, argumen FPI tergolong SARA sehingga sangat tidak pantas untuk dijadikan alasan penolakan terhadap Ahok sebagai gubernur DKI. Menurutnya, Indonesia bukanlah negara Islam. Semua warga negara diminta tunduk kepada konstitusi tanpa terkecuali.
“Ini negara kita bukan negara Islam. Jadi, saya berharap janganlah melihat dari agama atau latar belakangnya, melainkan kita berharap ke depan demi kemajuan Jakarta sajalah,” tutur dia.
Selain itu, terkait rencana demo besar-besaran FPI di Gedung DPRD DKI pada 24 September mendatang, Hasan pun tidak mempermasalahkannya. Menurut dia, asalkan demo tidak bersifat anarkistis, ia mempersilakan FPI mengungkapkan aspirasinya.
“Demo hak warga negara, apabila polisi sudah memberikan izin, ya tidak apa-apa. Demo silakan, tapi tidak merusak fasilitas dan mengganggu hak orang lain. Kalau sampai anarkistis, mereka berurusan dengan TNI dan Polri,” tutupnya. (ph)