Jakarta, LiputanIslam.com — Di tengah panasnya pembahasan UU Pilkada yang masih digodok DPR, Fahri Hamzah mengeluarkan pernyataan kontroversial. Sekjen Partai Keadilan Sejahtera ini menyatakan bahwa gagasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan usulan Presiden SBY.
“Masalahnya, RUU Pilkada itu, kan, pada awalnya proposal Pak SBY,” ujar Fahri Hamzah seusai memberi pembekalan legislator PKS bertajuk “Konsolidasi dan Pengokohan Dakwah Parlemen untuk Pemenangan Pemilu 2019” di Hotel Sahid, Jakarta, Ahad, 21 September 2014, seperti dilansir Tempo.
Ia mengatakan pembahasan ihwal pilkada–langsung atau tidak langsung–awalnya merupakan usulan SBY setelah mendapat hasil riset dari Kementerian Dalam Negeri. Lalu muncul Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Fahri, RUU Pilkada sebetulnya usulan SBY yang baik untuk kemajuan desa dan ekonomi.
Terlepas dari akurat atau tidaknya pernyataan Fahri, beberapa waktu yang lalu Presiden SBY telah menyatakan sikapnya mendukung pilkada langsung.
Melalui sebuah video wawancara ke dalam akun Youtube, SBY menilai rakyat sudah terbiasa pilkada langsung. Selain itu, sistem tersebut cocok dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
“Partai Demokrat, saya pribadi melihat ada dua aspek penting yang mesti kita lihat secara jernih. Pertama begini, sistem pemilihan kepala daerah langsung ini sudah berjalan selama 10 tahun. Rakyat sudah terbiasa,” kata SBY.
SBY menilai ada benang merah antara pilkada langsung oleh rakyat dan sistem presidensial yang tengah ia jalankan.
“Ini juga segaris dengan sistem presidensial, presiden dipilih secara langsung. Berbeda dengan sistem parlementer, pemimpin, apakah perdana menteri atau jabatan yang setara, dipilih oleh parlemen karena rakyat memilih parlemen,” papar SBY.
Atas alasan itu, SBY ingin sistem yang telah berjalan sejak era reformasi tersebut dapat terus dijalankan. Ia pun mengingatkan perlunya menjaga sistem yang lahir dari alam demokrasi tersebut.
Begitu juga dengan Partai Demokrat (PD). Ketua Harian DPP PD, Syarief Hasan menegaskan, Demokrat mendukung secara langsung karena dianggap wujud penghormatan atas nilai-nilai demokrasi yang telah berjalan.
“Partai Demokrat berpendapat bahwa proses demokrasi yang sudah dilakukan sepuluh tahun patut untuk kita perlihara dan lanjutkan,” kata Syarief di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis, 18 September 2014. (Baca: Demokrat Dukung Pilkada Langsung, Peta Kekuatan DPR Berubah).
(ph)