Jakarta, LiputanIslam.com — Peluncuran tiga ‘kartu sakti’ yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS) oleh Presiden Joko Widodo kemarin, mendapatkan kritik dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto. Menurutnya, sebelum pemerintah meluncurkan sebuah program harus izin dulu dengan DPR (Baca: Jokowi Luncurkan Tiga Kartu Sakti Tahap Pertama)
“Tadi saya undang ketua komisi untuk evaluasi bagaimana pemerintah bisa jalan karena pemerintah kan harus izin kepada DPR,” kata dia, di Gedung DPR, (4/11/2014) seperti dilansir Detik.com.
Politisi Partai Golongan Karya itu mengatakan, DPR tidak akan mentah-mentah menolak program Jokowi tersebut. Hanya saja, ia mengingatkan bahwa harus ada peraturan yang diperhatikan.
“Kalau bertujuan untuk rakyat pasti kita setuju, tapi kan ada rambu-rambu yang harus diselesaikan DPR. Kita akan secepatnya bersma komisi terkait untuk segera menindaklanjuti apa-apa yang harus dilakukan,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisyam menjelaskan, dia masih tak memahami sumber dana yang digunakan pemerintahan Jokowi untuk membiayai program Kartu Indonesia Pintar. Padahal, dalam APBN 2014, tak ada mata anggaran untuk program tersebut dan perubahannya harus melalui persetujuan DPR.
“Jika dilakukan sebelum ada perubahan di mata anggaran, itu bisa berujung pidana. Nanti urusannya ada BPK, ada KPK,” kata Ridwan, seperti dilansir Kompas.
Ia berharap ketergesaan Jokowi meluncurkan KIP tidak meninggalkan permasalahan di belakangnya. Selain itu, ia memandang perlu agar pemerintah segera mengirimkan utusannya untuk menjelaskan secara rinci mengenai program tersebut.
“Tujuannya baik, tapi caranya bisa salah. Itu menurut kita karena belum ada penjelasan dari pemerintah,” ujarnya.
Seperti diketahui, saat ini kondisi para wakil rakyat di Senayan masih ricuh yang disebabkan adanya dualisme kepemimpinan. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membentuk DPR tandingan dengan menetapkan Ida Fauziah, politisi Partai Kebangkitan Bangsa, sebagai Ketua DPR. (Baca: KIH dan KMP Gelar Rapat Paripurna Hari ini) Pakar politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti menyebut, asal mula kekisruhan di parlemen adalah UU MD3 yang memuat berbagai pasal baru yang dinilai menguntungkan Koalisi Merah Putih. (ba)