Jakarta, LiputanIslam.com — Dukungan penuh yang diberikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dinilai sebagai momentum untuk kembali melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seperti diketahui, keberadaan KPK sering dianggap sebagai ancaman. Banyak pejabat yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif, tak luput dari ‘keganasan pedang’ KPK. Kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah, DPR, menteri, bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi, berhasil diungkap. Bagaimana KPK menyikapi hal ini?
“Kekhawatiran (bahwa KPK sedang dilemahkan) memang ada. Bahkan tanpa dukungan terhadap Komjen Budi, selalu seperti itu,” jelas Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, seperti dilansir thejakartapost.com, 16 Januari 2015.
Pandu menekankan bahwa posisi Budi sebagai pucuk pimpinan Polri tidak hanya akan menghambat investigasi yang sedang berlangsung dalam kasus korupsi, tetapi juga akan menciptakan konflik kelembagaan antara dua lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, menurut Pandu, Presiden Joko Widodo tidak punya pilihan selain untuk membatalkan pencalonan Budi. (Baca: Presiden Jokowi Diminta Abaikan ‘Bisikan’ Mega-Paloh)
“KPK mempertanyakan komitmennya untuk memberantas korupsi. Bayangkan jika KPK berencana untuk melakukan penyelidikan dan mempertanyakan kasus Budi di masa mendatang. Kondisi itu akan membuat bentrok antar dua lembaga yang memicu kekacauan, jadi sebisa mungkin kita harus mencegah hal-hal tersebut. Caranya, jangan melantik Budi,” jelas Pandu.
Pandu lebih lanjut mengatakan bahwa jika Budi menjadi Kapolri, maka kemungkinan akan menimbulkan masalah dengan KPK, sehingga upaya pencegahan korupsi yang berkesinambungan yang menjadi program Jenderal Sutarman (Kapolri saat ini) pun terhambat.
Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengatakan bahwa potensi bentrokan itu tinggi karena Budi akan memiliki kontrol penuh dari terhadap Polri.
“Kami khawatir bahwa bentrokan antar lembaga di masa lalu bisa terulang, yang berujung pada penarikan penyidik kepolisian, yang ditugaskan untuk membantu KPK,” katanya.
Perseteruan antara KPK versus Polri pernah terjadi pada tahun 2009, yang dikenal sebagai pertarungan cicak melawan buaya. KPK sendiri, masih bergantung kepada Kejaksaan dan Polri yang menyediakan tim penyidik.
Abraham Samad selaku ketua KPK menyatakan bahwa Jokowi harus belajar dari pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono, yang memecat menteri maupun anggota Partai Demokrat segera setelah mereka dinyatakan terlibat dalam kasus korupsi.
“Di bawah kepemilikan Yudhoyono, bahkan seorang menteri aktif harus mengundurkan diri dari jabatannya jika ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Dalam kasus Budi, ia bahkan belum dilantik. Jadi mengapa Jokowi begitu ngotot? Tidak ada pilihan bagi Jokowi selain untuk membatalkan pelantikan. Jika tidak, maka Jokowi melanggar tata negara, “kata Abraham. (ba)