Jakarta, LiputanIslam.com — Kasus penyiksaan TKI di Arab Saudi, belum juga berhenti. Paling baru, pekerja perempuan asal Karawang, Jawa Barat, bernama Hayanti B. Mujiono Minarjo cacat permanen akibat rutin disiksa majikannya selama tujuh tahun terakhir.
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ibu Kota Riyadh mengaku akan segera memulangkan wanita yang sempat dibuang di Masjidil Haram itu. Setelah pemerintah melaporkan sang majikan ke polisi, Hayanti mendapat ganti rugi 300.000 riyal, atau setara Rp 976 juta, sesuai keterangan tertulis Sekretaris III Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Riyadh Chairil Siregar, Kamis (16/10/2014).
Walau memperoleh ganti rugi, korban saat ini menderita cedera parah, dengan wajah rusak dan sebagian besar kulit luar mengalami luka. Penyiksaan itu dilakukan oleh majikan bernama Jazaa Awadh Al Muthairy.
Selama bekerja, Hayanti hampir tiap hari dipukul. Aksi keji sang majikan termasuk memaksanya meminum cairan pembersih lantai. Alat vital wanita malang itu juga dikabarkan mengalami cacat permanen.
Data Migrant Care pada 2010, menyatakan 1.047 TKI bekerja di Saudi disiksa majikan. Hasil analisis peneliti Lembaga Studi Islam dan Kebudayaan Fahrurozy, banyaknya fenomena TKI disiksa karena pengaruh budaya Arab.
“Sebagian kultur masyarakat Arab memandang TKW sebagai budak. Secara sosiologis, orang Arab sejak era kekhalifahan sampai saat ini, masih banyak yang menganut model perbudakan itu,” ujarnya.
Duta Besar Kerajaan Arab Saudi Mustafa Bin Ibrahim al-Mubarak beberapa waktu lalu menampik imej warganya gemar menyiksa pembantu rumah tangga. Dia mengakui ada kasus seperti itu, tapi media dianggapnya membesar-besarkan masalah.
“Sebenarnya hanya masalah kecil, bukan karena peraturan yang ada di Arab Saudi, Tapi media massa yang membesar-besarkan dan membentuk opini masyarakat. Akibatnya masyarakat menyalahkan kami,” kata Mustafa saat mengisi Kuliah Umum di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, Rabu (24/4/2014).
Didesak publik, pemerintah menghentikan sementara (moratorium) pengiriman pembantu rumah tangga ke Saudi mulai 1 Agustus 2011.
Hingga akhirnya pada Rabu, 19 Februari 2014 telah dilakukan Penandatanganan Agreement Penempatan dan Perlindungan TKI Sektor Domestik oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi Adiel M Fakeih di Riyadh.
Namun penandatanganan ini tidak serta merta dilakukan pencabutan moratorium. Indonesia sampai sekarang masih bernegosiasi soal perbaikan upah dan standar keselamatan kerja dengan Saudi, sebelum mengirimkan lagi TKI ke Saudi.
Tim Kemenakertrans mengajukan gaji minimal 1.900 riyal atau setara Rp 5,81 juta per bulan. Itu termasuk insentif sebesar 400 riyal. Ini lantaran TKI sering diminta bekerja di hari libur, biasanya Jumat.
“Kita kukuh tetap meminta Rp 5,8 juta. Dan yang penting moratorium tetap berjalan sampai sekarang,” kata Muhaimin di kantornya, Jakarta, Senin (26/5/2014).
Pemerintah di kawasan teluk sudah menyerukan para majikan mengubah sikap. Situs emirates247.com melaporkan, pada 2012 Kepolisian Dubai, Uni Emirat Arab, memperkirakan, tingkat kejahatan buruh migran meningkat hingga 17 persen karena disiksa majikan.
Lembaga Swadaya Human Rights Watch sampai kini masih memasukkan Saudi sebagai salah satu negara tak menghormati hak asasi pekerja. Dalam laporan mendalam terbit 2010, kesaksian buruh migran Indonesia, Sri Lanka, sampai Filipina menunjukkan penyiksaan itu adalah fenomena laten di Saudi.
Rata-rata disebutkan kalau pembantu rumah tangga asing dipaksa bekerja hingga 20 jam sehari, tanpa ada jeda istirahat barang sejam. Bahkan ketika sakit, majikan menolak memeriksakan mereka ke dokter.
Perlindungan buat buruh migran di Saudi semakin pelik, lantaran tak sedikit dari TKI masuk secara ilegal. Data Organisasi Buruh Internasional (ILO) mencatat bahwa 600.000 pekerja di Saudi tak dikirim oleh PJTK.
Paling tidak, Filipina menjadi salah satu ‘eksportir’ TKI yang menolak mengirimkan tenaga kerja ke Saudi dan sekitarnya, sebelum ada perubahan sikap para majikan. Alhasil, kini pekerja Filipina dapat bayaran minimal USD 400 per bulan.
“Pekerja kami dihina dan disiksa sedemikian rupa di kawasan teluk,” kata Anggota Parlemen Filipina Walden Bello. (ba/merdeka.com)