LiputanIslam.com — Calon ibu kota negara baru Indonesia di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, membutuhkan lahan lebih kurang 160.182 hektare. Dan untuk pembangunan awal dibutuhkan lahan sekitar 6.000 hektare.
Lahan tersebut menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah lahan milik negara.
“Pemerintah Pusat mengutamakan lahan milik negara dulu yang digunakan untuk pembangunan awal ibu kota baru, khususnya di wilayah Kecamatan Sepaku,” ujar Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara, Hadi Saputro saat ditemui, Selasa (8/10), seperti yang dilansir dari Antara.
Lahan milik negara di wilayah Kecamatan Sepaku yang jadi lokasi ibu kota baru Indonesia dikelola dua perusahaan swasta melalui izin hak pengusahaan hutan (HPH) maupun hutan tanam industri (HTI).
Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Negara, Siapa yang Diuntungkan?
Pemilik hak pengusahaan hutan di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut PT ITCI Hutani Manunggal di Kelurahan Pamaluan milik Sukanto Tanoto.
Perusahaan swasta lainnya yang mengelola lahan negara di wilayah Kecamatan Sepaku PT ITCI Kartika Utama di Kelurahan Maridan milik Hashim Djoyohadikusumo adik Prabowo Subianto.
Pihak Kementerian Kehutanan akan mengurangi kawasan konsesi PT ITCI Hutani Manunggal dan PT ITCI Kartika Utama tersebut untuk rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota baru Indonesia. (Ay/Antara)