Jakarta, LiputanIslam.com—Argumen partai koalisi pendukung pilkada via DPRD terkait mahalnya biaya pilkada langsung, dibantah oleh Bupati Solok, Sumatera Barat, Syamsu Rahim. Menurutnya, berdasarkan pengalamannya, pilkada di DPRD justru membutuhkan biaya lebih besar ketimbang pilkada langsung.
Syamsu menceritakaan saat ia mencalonkan diri sebagai Bupati Sawahlunto pada tahun 2003. Dua periode sebelumnya, Syamsu menjabat sebagai ketua DPRD Sawahlunto.
Namun, saat maju menjadi bupati, Syamsu kalah. Meskipun partai pengusungnya, Partai Golkar memiliki 40 kursi di DPRD.
“Saya kalah, karena tiap anggota DPRD minta dibayar Rp 250 juta. Tidak bisa membayar, saya kalah jadinya,” kata Syamsu di Jakarta, Kamis (11/9), seperti dikutip Republika.
Setelah pilkada langsung diperintahkan undang-undang, Syamsu mencoba peruntungan dalam pemilihan Wali Kota Solok. Tanpa mengeluarkan biaya politik yang banyak, menurutnya ia bisa memenangkan pilwakot tersebut. Bahkan mengalahkan calon petahana (incumbent).
Setelah menuntaskan jabatan sebagai wali kota Solok, Syamsu kemudian mencalonkan diri menjadi Bupati Solok. Lewat pilkada langsung, ia kembali mendapatkan mayoritas suara rakyat. Syamsu memenangkan pilbup Solok mengalahkan calon petahana.
“Pilkada langsung adalah hakikat demokrasi sebenarnya. Daerah dipimpin oleh pemimpin yang mereka inginkan, bukan pemimpin yang dipilih karena uang,” ujarnya.
Karena itu, Syamsu menilai jika pilkada kembali ke DPRD, proses demokrasi di Indonesia seperti jalan ke belakang. Hak rakyat untuk memilih pemimpin juga dirampas.
Hal senada disampaikan pengamat politik dari Fisipol Universitas Cendana, Umbu Pariangu (baca: Pilkada dan Demokrasi Rivalitas). Menurutnya, pilkada lewat DPRD justru akan menambah marak proses transaksi politik dan politik simbiosis mutualisme. Selain itu akan terjadi konsentrasi politik besar-besaran bagi DPRD untuk membangun posisi tawar berhadapan dengan calon kepala daerah. Jika telah terpilih, kepala daerah tersebut langsung memikul beban utang politik untuk memberikan political service dan berbagai transaksi kebijakan yang menguntungkan anggota DPRD, termasuk membangun investasi politik untuk periode jabatan berikut.(dw)