Jakarta, LiputanIslam.com— Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebutkan, setiap bulannya BPJS Kesehatan mengalami defisit sebesar Rp 1.5 triliun.
Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Maya A Rusady mengatakan, defisit terjadi karena iuran yang masuk tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan per bulannya. Dana iuran yang masuk per bulan mencapai Rp 6 triliun, namun biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 7,5 triliun.
“Kami dapat Rp6 triliun per bulan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), pegawai swasta. Kemudian yang dikeluarkan per bulan Rp7,5 triliun. Jadi setiap bulan defisit Rp1,5 triliun,” kata Maya, Kamis (5/9).
Baca: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas I dan II Mulai Tahun Depan
Dia mengungkapkan, sejak 2014 sampai 2018, biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan lebih besar dari iuran yang didapat. Di periode tersebut, terdapat selisih antara iuran dan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 28,71 triliun.
“Dari awal defisit sampai sekarang kami selalu laporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kementerian Keuangan, dan semua pihak yang memang harus kami laporkan,” ujarnya.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan memberikan dana sebesar Rp 13 triliun kepada BPJS Kesehatan. Dana ini berasal dari penyesuaian premi peserta penerima bantuan iuran (PBI).
Jumlah Rp 13 triliun berasal dari selisih iuran Rp 23.000 ke Rp 42.000 yaitu Rp 19.000 dikali jumlah peserta PBI pusat dan daerah dan jumlah bulan dari Agustus sampai Desember 2019.
Meski demikian, suntikan dana dari Kemenkeu masih belum bisa menutup defisit BPJS Kesehatan. Defisit tersebut diperkirakan mencapai Rp 32,84 triliun hingga akhir tahun ini. Angka tersebut meningkat dari proyeksi sekitar Rp 28 triliun.
“Jadi Pemerintah Pusat menanggung Agustus-Desember dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 per jiwa plus Pemda yang sebanyak 37 juta jiwa dibayarkan pemerintah pusat untuk sisa tahun 2019,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani. (sh/detik/cnnindonesia)