Jakarta, LiputanIslam.com— Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memecat 1.906 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat tindak pidana korupsi (Tipikor) berkekuatan hukum tetap (BHT).
Karo Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, dari total 2.357 SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang sudah ditetapkan, penyelesaian kasus baru mencapai 88 persen atau sebanyak 1.906 PNS.
Baca: Sebanyak 1.372 PNS Koruptor Sudah Dipecat Secara Tidak Hormat
“Data per 1 Agustus, dari 2.357 PNS koruptor, yang sudah resmi diberhentikan baru 1.906 orang,” kata dia, Senin (12/8).
Ridwan menyampaikan, angka penyelesaian PNS koruptor masih akan terus bergerak sejalan dengan proses penuntasan yang berlangsung antara BKN dengan instansi bersangkutan.
Dia menyebutkan, ada beberapa kendala kenapa penuntasan penerbitan SK PTDH ini belum juga tuntas. Salah satunya soal penelusuran proses mutasi, pensiun, dan status meninggal dunia (MD) yang melibatkan PNS Tipikor BHT sebelum mekanisme pemberhentian dilakukan oleh instansi asal.
Selain itu, sebagian PNS Tipikor yang terlibat belum sampai putusan BHT dan terdapat sejumlah PPK instansi yang belum melakukan proses PTDH.
Terkait hal ini, BKN dengan Kemendagri dan KemenPAN-RB pada 29 Mei 2019 telah bersepakat tentang beberapa hal. Salah satunya adalah soal PPK yang belum memproses SK PTDH PNS Tipikor BHT. Dalam hal ini, Kemendagri akan melakukan kajian secara internal untuk merumuskan bentuk sanksi kepada PPK yang tidak memproses PTDH.
Sementara untuk lingkup instansi pusat, KemenPAN-RB akan membuat rekomendasi tindak lanjut pemberian sanksi kepada PPK yang tidak melakukan PTDH antara lain yang dipertimbangkan adalah penyampaian rekomendasi kepada Presiden. (sh/jpnn/detik)