Jakarta, LiputanIslam.com — UU Pilkada yang baru disahkan oleh DPR dini hari tadi, telah siap untuk digugat ke MK. Praktisi hukum Andi Asrun akan mengajukan judical review UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (29/9/2014). Dia mengklaim mendapat dukungan dari semua elemen untuk menggugat aturan yang dinilainya tidak demokratis itu.
“Saya akan mengajukan uji meteriil UU Pilkada lewat DPRD mewakili 17 buruh harian, lembaga survei, dan bupati, serta DPRD. Saya mendaftarkannya ke MK hari Senin,” kata Asrun, seperti dilansir Republika, Jum’at, (26/9/2014). (Baca: : Pilkada Tak Langsung Disahkan, SBY Mengaku Kecewa)
Menurut Asrun, UU Pilkada yang baru diketok palu di sidang paripurna DPR itu tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.
“Pilkada via DPRD mengkhianati hak pilih rakyat untuk memilih kepala daerah dalam sebuah pesta demokrasi. Efek paling buruk adalah mensuburkan praktik politik uang yang terukur di DPRD,” ujarnya. (Baca: Akhirnya, Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD)
Dia mempertanyakan, mengapa UU Pilkada disahkan, sementara pemerintah belum sepenuh hati melaksanakan otonomi daerah. Karena itu, ia menyebut ada yang tidak beres dalam aturan tersebut.
“Ternyata, legislatif masih tetap ingin desentralisasi kekuasaan. Karena itu, UU Pilkada akan saya gugat,” kata Asrun. (Baca: Akhirnya, Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD)
UU Pilkada Disahkan, Rupiah Anjlok
Pengesahan UU Pilkada yang dipilih melalui DPRD tidak hanya menimbulkan pro-kontra di masyarakat, namun juga turut memicu jatuhnya kurs rupiah. Hari ini, rupiah paling tertekan dibanding mata uang regional yang diperdagangangkan pada level 12.007 per dolar Amerika Serikat.
“Kondisi global sudah mendorong pelemahan rupiah, tapi keputusan politik semalam memberi tambahan,” kata Kepala Ekonom Bank Internasional Indonesia Juniman, seperti dilansir Tempo.
Menurut Juniman, keputusan politik berupa penghapusan pilkada langsung sebenarnya tidak menjadi pendorong utama pelemahan rupiah. Nilai tukar rupiah memang sudah menunjukkan tren penurunan sejak kondisi global yang memburuk.
Sedangkan analis dari Asia Financial Networks, Agus Susanto, mengatakan indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini ikut terpengaruh hasil voting semalam.
“Kekalahan koalisi partai pengusung Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam voting mengindikasikan pemerintah ke depannya akan dihadapkan pada tawar-menawar dalam mengambil kebijakan,” kata Agus. (ph)