Jakarta, LiputanIslam.com–Masyarakat nelayan di dunia merayakan Hari Perikanan Sedunia pada tanggal 21 November setiap tahunnya. Hari Perikanan Sedunia ini bermula pada keprihatinan masyarakat perikanan dunia yang berkumpul yang dimulai New Delhi India 17 tahun lalu. Keprihatinan ini didasari atas keberlanjutan sumber daya ikan yang memasuki titik eksploitasi berlebih serta upaya menyejahterakan nelayan. Bagaimana nasib nelayan Indonesia saat ini?
Naiknya BBM berimbas kepada nasib nelayan. Pencabutan subsidi yang tidak dibarengi upaya negara mengantisipasi dampaknya, membuat nelayan tradisional menjadi salah satu kelompok masyarakat yang paling terpukul. Selain itu, masalah distribusi BBM tidak pernah transparan, serta terjadi kolusi dan nepotisme. Terlebih BBM subsidi dibuka aksesnya kepada kapal dengan ukuran di atas 30 GT dengan maksimal 25 (dua puluh lima) kilo liter/bulan. Hal ini dengan jelas menggambarkan keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha perikanan, bukan kepada nelayan tradisional.
Hal itu terungkap dalam siaran pers bersama yang dirilis beberapa organisasi masyarakat sipil yang aktif memperjuangkan nasib nelayan, antara lain KIARA, KNTI, PPNI, SNI, IHCS, YLBHI, LBH Jakarta, KRuHA, Solidiratas Perempuan. Selain BBM, mereka juga menyoroti sejumlah masalah yang sangat berpengaruh terhadap nasib nelayan.
Pertama terkait pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap nelayan dan petambak tradisional baik laki-laki maupun perempuan. Pemerintah harus memberikan dukungan dan perlindungan kepada nelayan dalam tahap pra produksi, saat produksi, dan pasca produksi.
Kedua, nelayan menjadi korban pembangunan di pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini dapat dilihat dari proyek PLTU Batang serta Giant Sea Wall di Teluk Jakarta. Sedikitnya10.961 nelayan tradisional Batang terancam kehilangan penghasilan dan 16.855 nelayan akan tergusur karena proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) proyek senilai 600 triliun Rupiah. Begitu pula pertambangan di pesisir dan pulau-pulau kecil tidak pernah ada upaya untuk menghentikan eksploitasi. Sebaliknya kriminalisasi berjalan dengan mudah sebagaimana yang dihadapi nelayan nelayan di Taman Nasional Ujung Kulon yang terancam 5 tahun penjara dan denda 100 juta hanya karena menangkap ikan dan kepiting.
Selain itu, nelayan tradisional menjadi korban dari pencurian ikan oleh kapal asing. KIARA dan organisasi sipil lainnya merekomendasikan 5 agenda prioritas yang perlu dilakukan pemerintah. Pertama, menyelesaikan tumpang tindih pengawasan; Kedua, memastikan sanksi pelanggaran kewajiban mempekerjakan nakhoda dan anak buah kapal yang berkewarganegaraan Indonesia di dalam kapal berbendera Indonesia; Ketiga, mewajibkan adanya peningkatan nilai hasil tangkapan dengan mewajibkan usaha perikanan skala besar membuat sarana unit pengolahan ikan; Keempat, menegaskan pelarangan jaring pukat trawl di seluruh perairan Indonesia; Kelima, memastikan hak partisipasi nelayan dalam pengawasan sumber daya perikanan. (fa)