Denpasar, LiputanIslam.com–Forum Bali Democracy Forum (BDF) ke-VII akan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini, Jumat (10/10) di Bali Nusa Dua Convention Center. Acara ini akan dihadiri oleh tiga kepala pemerintahan dan delegasi dari 51 negara. Namun, dari 14 organisasi masyarakat sipil Indonesia yang diundang ke BDF, 11 di antaranya menolak. Hal ini memunculkan kekecewaan pemerintah SBY.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Presiden Julian A Pasha di Bali, Rabu (8/10), saat mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan kerja di Bali.
“Ya, kami tahu maksudnya beberapa yang diundang dan tidak ikut. Disayangkan sikap mereka yang menolak,” kata Julian, seperti dikutip Kompas.
Pemerintah, kata Julian, justru ingin bertanya kepada mereka yang memboikot atau menolak penyelenggaraan BDF tahun ini mengingat BDF adalah wadah masing-masing entitas termasuk LSM untuk berbagi pandangan.
Penolakan Masyarakat Sipil
Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, selepas Pembukaan BDF atau setelah pertemuan bilateral, Presiden Filipina dan PM Timor Leste akan dianugerahi gelar tanda kehormatan RI Bintang Adipurna oleh Presiden SBY.
“Penghargaan diberikan atas jasa-jasa kedua kepala negara atas hubungan baik yang tercipta selama ini baik antara Indonesia dengan Filipina maupun antara Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste,” kata Julian di Istana Tampak Siring, Gianyar, Bali, Kamis (9/10).
Julian menuturkan, forum BDF dimulai tahun 2008 atas inisiatif Presiden SBY. Hasil diskusi atau kesimpulan dari rangkaian BDF yang digelar setiap tahun itu terbukti memberi pencerahan bagi negara-negara yang menaruh perhatian pada perkembangan dan perjalanan demokrasi di dunia.
Forum ini membuka ruang bagi sejumlah elemen untuk berdiskusi, bertukar pikiran, berbagi informasi perjalanan proses demokrasi di negaranya masing-masing. Atas dasar itu, dia menambahkan, pemerintah mendatang perlu mempertimbangkan dilanjutkannya forum BDF ini. Apalagi, peserta BDF juga mengiginkan dilanjutkannya forum tersebut.
“Ini bukan kemauan, inisiatif, permintaan, atau keinginan dari Pemerintah Indonesia semata tapi lebih daripada mereka yang setiap tahunnya hadir dan terus bertambah dari ke jumlah keikutsertaan mereka. Diharapkan jadi pertimbangan bahwa forum seperti ini dirasa penting oleh banyak pihak,” ujarnya.
– See more at: http://m.jurnas.com/news/151907/Tiga-Kepala-Pemerintahan-Dijadwalkan-Hadiri-Bali-Democracy-Forum–2014/1/Nasional/Politik-Keamanan/#sthash.J0ZhRsb9.dpuf
Forum Bali Democracy Forum (BDF) ke-VII yang akan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Jumat (10/10) di Bali Nusa Dua Convention Center rencananya dihadiri juga oleh tiga kepala pemerintahan.
Ketiganya yaitu Presiden Filipina, Benigno Aquino, Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao, dan Presiden Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah.
Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, selepas Pembukaan BDF atau setelah pertemuan bilateral, Presiden Filipina dan PM Timor Leste akan dianugerahi gelar tanda kehormatan RI Bintang Adipurna oleh Presiden SBY.
“Penghargaan diberikan atas jasa-jasa kedua kepala negara atas hubungan baik yang tercipta selama ini baik antara Indonesia dengan Filipina maupun antara Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste,” kata Julian di Istana Tampak Siring, Gianyar, Bali, Kamis (9/10).
Julian menuturkan, forum BDF dimulai tahun 2008 atas inisiatif Presiden SBY. Hasil diskusi atau kesimpulan dari rangkaian BDF yang digelar setiap tahun itu terbukti memberi pencerahan bagi negara-negara yang menaruh perhatian pada perkembangan dan perjalanan demokrasi di dunia.
Forum ini membuka ruang bagi sejumlah elemen untuk berdiskusi, bertukar pikiran, berbagi informasi perjalanan proses demokrasi di negaranya masing-masing. Atas dasar itu, dia menambahkan, pemerintah mendatang perlu mempertimbangkan dilanjutkannya forum BDF ini. Apalagi, peserta BDF juga mengiginkan dilanjutkannya forum tersebut.
“Ini bukan kemauan, inisiatif, permintaan, atau keinginan dari Pemerintah Indonesia semata tapi lebih daripada mereka yang setiap tahunnya hadir dan terus bertambah dari ke jumlah keikutsertaan mereka. Diharapkan jadi pertimbangan bahwa forum seperti ini dirasa penting oleh banyak pihak,” ujarnya.
– See more at: http://m.jurnas.com/news/151907/Tiga-Kepala-Pemerintahan-Dijadwalkan-Hadiri-Bali-Democracy-Forum–2014/1/Nasional/Politik-Keamanan/#sthash.J0ZhRsb9.dpuf
Sebelas organisasi masyarakat sipil yang menolak hadir dalam BDF 2014 adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Kontras, Migrant Care, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Perludem, Yappika, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Elsam, dan Fitra.
”Forum Bali Civil Society Forum dan Bali Democracy Forum merupakan forum seremonial perayaan demokrasi. Namun, apa yang mau dirayakan jika negara tidak punya keberpihakan pada demokrasi,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini saat pernyataan sikap dari 11 organisasi itu, di Jakarta, Selasa (7/10/2014).
Ketidakberpihakan negara pada penguatan demokrasi itu dinilai dari sejumlah undang-undang yang disahkan, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), dan UU No 22/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
BDF dimulai tahun 2008 atas inisiatif Presiden SBY. Forum ini diharapkan membuka ruang bagi sejumlah elemen untuk berdiskusi, bertukar pikiran, berbagi informasi perjalanan proses demokrasi di negaranya masing-masing. (dw)