Jakarta, LiputanIslam.com — Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan proses perizinan penerbangan. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan instansinya kini masih menunggu laporan hasil investigasi.
“Saya telah berkomunikasi dengan Menteri Jonan. Dalam komunikasi itu disepakati, Menteri Jonan meminta bantuan KPK,” kata Bambang di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Januari 2014, seperti dilansir Tempo.co.
Rencananya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menyerahkan laporan hasil investigasi kepada KPK pada hari ini, Jumat, 9 Januari 2015. Setelah menerima laporan hasil investigasi, Bambang memastikan KPK akan segera mempelajarinya. Jika ditemukan adanya tindak pidana korupsi dalam proses perizinan, KPK akan menanganinya.
Bambang juga menyatakan bahwa Jonan, curhat soal sulitnya menangani dunia penerbangan dibandingkan menangani kereta api. Padahal mengurus PT Kereta Api Indonesia bagi Jonan sudah sulit.
“Mas saya pikir urus PT KAI ruwet, ternyata urusan udara lebih ruwet lagi,” kata Bambang menirukan ucapan Jonan. (Baca: Kisah TNI AL, Berjuang dengan Tabung yang Kehabisan Oksigen)
Saat ini, Kemenhub sedang menginvestigasi kekacauan pemberian izin terbang maskapai penerbangan Air Asia rute Surabaya-Singapura dalam penerbangan hari Minggu saat terjadinya peristiwa naas tersebut. Investigasi dilakukan karena izin yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara hanya untuk penerbangan Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Tak hanya AirAsia, Kemenhub juga melakukan investigasi terkait perizinan maskapai lain.
Seperti diketahui, Kemenhub telah membekukan AirAsia QZ8501 jurusan Surabaya-Singapura yang dinilai melanggar izin. (Baca: Polemik Tiket Murah: Siapa yang Terbanyak Kecelakaan?)
Kemenhub juga telah menonaktifkan pejabat di otoritas bandara karena dinilai lalai menjalankan tugas sebagai Koordinator Unit Pelaksana Slot Time di Bandara Juanda. Pejabat yang juga dinonaktifkan adalah Principal Operations Inspector (POI) Kementerian Perhubungan untuk AirAsia. (ba)