Jakarta, LiputanIslam.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan pengangkatan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipilih Presiden sebaiknya tidak diisi dari kalangan politisi.
“PPP pernah menyampaikan agar sebaiknya Dewan Pengawas KPK tidak diisi untuk pertama kali dari orang-orang yang masih aktif atau kalangan politisi yang belum terputus,” kata Arsul, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/12).
Usulan itu, menurut dia, agar tidak ada tuduhan bahwa KPK dipolitisasi atau ditunggangi kepentingan politis partai politik kecuali nanti periode kedua dan seterusnya, Dewas KPK dipilih setelah melalui proses seleksi oleh panitia seleksi.
Menurut dia, untuk periode kedua dan seterusnya, semua warga negara apa pun latar belakangnya, asal tidak terhalang UU maka boleh saja mendaftar termasuk para politisi.
“Kalau itu semua warga negara apa pun latar belakangnya asal tidak terhalang UU boleh saja termasuk para politisi, tapi untuk pertama kali, PPP menilai sebaiknya tidak perlu,” ujarnya lagi.
Namun, menurut dia, dirinya mendapatkan informasi bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masukan berbagai tokoh masyarakat untuk menyebutkan nama-nama yang akan dipertimbangkan dan diputuskan Presiden untuk menjadi Dewas KPK.
Baca juga: Senin Ini, KPK Panggil Dua Mantan Pejabat PT Garuda Sebagai Saksi
Arsul mengatakan PPP menyampaikan beberapa nama yang patut dipertimbangkan untuk menjadi Dewas KPK, seperti Tumpak Hatorangan Panggabean dan Indriyanto Seno Adji dan Mas Achmad Santosa yang memiliki latar belakang penegak hukum.
“Tapi memang ada beberapa tokoh yang saya kira memang patut dipertimbangkan. Misalnya, kalau PPP menyuarakan yang bisa dipertimbangkan itu contohnya kalau dari orang yang pernah ada di KPK ada, Pak Tumpak Hatorangan Panggabean, kemudian ada Prof Indriyanto Seno Adji, ada juga Mas Achmad Santosa,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan masih menyusun daftar anggota Dewas KPK. Jokowi enggan keliru memutuskan nama-nama yang mengisi jabatan ini.
“Jangan sampai kita keliru kemudian masyarakat ada yang tidak puas dan kemudian di-bully, kasihan,” kata Jokowi di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (13/12). (Ay/Antara/detikNews)