Jakarta, LiputanIslam.com — Tak disangka, ternyata anggaran rapat para menteri pada Rancangan APBN 2015 yang dibuat pemerintahan SBY mencapai 18 triliun pertahun. Jika diasumsikan satu minggu lima hari kerja, maka dana yang yang dibutuhkan untuk rapat perharinya mencapai lebih dari 68 miliar.
“Seluruh anggaran rapat pemerintah di republik ini kami hitung itu mencapai Rp18 triliun,” ujar Hasto Kristiyanto, Deputi Kepala Staf Kantor Tim Transisi Jokowi-JK.
Hasto Kristiyanto mengatakan, alokasi Rp 18 triliun itu dibagi untuk dua jenis rapat. Rapat dalam kota sebesar Rp 6,25 triliun dan rapat luar kota sebesar Rp 11,9 triliun. Selain anggaran rapat, anggaran biaya perjalanan dinas pada RAPBN 2015 mencapai Rp 15,5 triliun.
Jika dibandingkan dengan proyek raksasa, biaya rapat APBN 2015 setara dengan membangun tiga proyek Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) yang melintasi di atas Selat Madura. Jembatan itu sepanjang 5,4 km di atas laut dengan lebar jalan mencapai 30 meter. Proyek Jembatan Suramadu yang diresmikan Presiden SBY 10 Juni 2009 menelan biaya sekitar Rp 4,5 triliun.
Anggaran rapat Rp18 triliun juga lebih besar dibanding proyek jalur ganda (double track) kereta api Jakarta-Surabaya sepanjang 727 KM yang dituntaskan saat musim libur lebaran tahun ini. Anggaran yang dikeluarkan untuk proyek ini mencapai Rp10,78 triliun.
Tingginya anggaran untuk sekedar rapat, tak ayal membuat Joko Widodo, presiden terpilih merasa terkejut. Ia akan memangkas anggaran itu dan dialihkan untuk membiayai program prioritas.
“Hah? Masa segitu? Untuk rapat apa itu? Kok rapat bisa sampai Rp 18 triliun, ndak ngerti saya,” ujar Jokowi di Balaikota, 10 September 2014 seperti dilansir Kompas.
Menurut Jokowi, angka Rp 18 triliun untuk anggaran rapat kementerian terlalu tinggi. Jika resmi menjabat, ia akan meminta para menterinya nanti untuk mengoptimalkan fasilitas yang ada di kantor kementerian. Jokowi menilai, tak masuk akal jika ada penyelenggaraan rapat di hotel mewah. Padahal, ruangan di kementerian masih layak dipakai rapat koordinasi.
“Rapat itu ndak usah makan minum pun juga bisa. Makanya, saya mau nanya dulu, itu rapat apaan bisa sampai segitu?” sambung Jokowi.
Adapun pemangkasan anggaran, kata Jokowi, akan dialihkan untuk program prioritas, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan membangun infrastruktur di pedesaan. (ph)